Sri Mulyani minta ayah Dandy, Rafael Alun dicopot dari tugas dan jabatannya
Sri Mulyani menegaskan dirinya akan turut serta memantau terus pemeriksaan Rafael Alun.
143.115 pejabat administrasi di Pemda se-Indonesia dilantik jadi pejabat fungsional
Di periode kedua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar struktur birokrasi pemerintahan dapat lebih ramping dan fleksibel.
DPR akan perbaiki eselonisasi di kejaksaan
"Golongan eselonisasi kapolda [setara] IB, sementara kajati berada di eselon IIA."
KPK teken kontrak kinerja eselon I dan II
Kinerja berantas korupsi berkelindan dengan tujuan negara yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Jokowi mau ganti eselon III dan IV dengan robot cerdas
Presiden Jokowi akan memangkas eselon III dan IV dalam struktur birokrasi yang selama ini menghambat.
Erick Thohir bakal pangkas eselon di Kementerian BUMN
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan mengganti seluruh deputi dan mengurangi jabatan eselon I.
Tiga posisi di kementerian yang bebas penyederhanaan eselon
Tidak semua eselon tiga hingga lima bisa dialihkan ke jabatan fungsional.
Jumlah dan fasilitas pejabat eselon
Presiden Jokowi mewacanakan memangkas eselon III dan IV.
Dilema memangkas PNS eselon III dan IV
Jokowi menilai, tata kelola birokrasi yang ada saat ini terlalu panjang.
Pemerintah pastikan pemangkasan eselon tak turunkan pangkat ASN
"Idenya sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengurangan pegawai, penurunan pangkat."
Strategi pemerintah pangkas 441.148 eselon di seluruh Indonesia
Terdapat 98.947 orang pejabat eselon III, 327.771 eselon IV, dan 14.430 eselon V yang terdampak kebijakan ini.
Mulai pangkas eselon, Kemenpan RB targetkan rampung bulan ini
Penyederhanaan tingkat eselon ini akan diikuti oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
5.340 eselon III dan IV DKI bakal dihapus, tunjangan ikut hilang?
Pemprov DKI masih menanti arahan Kemenpan RB ihwal perubahan pejabat struktural menjadi fungsional.
Ide Jokowi pangkas dua level jabatan birokrasi langgar regulasi
Pengaturan eselonisasi birokrasi harus tunduk pada Undang-Undang ASN Nomor 5 tahun 2014.
Rencana Jokowi pangkas dua level eselon dinilai terlalu ekstrem
Anggota MPR RI Jimly Asshiddiqie, menilai pemangkasan cukup dilakukan satu level saja.
