Kebijakan Susi Pudjiastuti dituding matikan nelayan

Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti dinilai mematikan sektor perikanan dan kelautan. 

Pakar Kelautan dan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri menjelaskan, terdapat tiga dimensi perikanan yang berkelanjutan, yakni dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi. 

"Nah Ibu Susi, bukan kata saya, tapi fakta, beliau itu terlalu berat di ekologinya. Pelestarian, ekonomi, dan kesejahterannya dibunuh, dilarang ini itu," jelas Rokhmin saat ditemui di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rabu (14/11). 

Kemudian, Rokhmin menjabarkan, kebijakan yang dinilai membunuh para nelayan di antaranya, jenis kapal angkut yang diharuskan nelayan untuk mengangkut ikan hidup. Juga adanya group fishing atau pengusaha yang mencoba untuk serakah dalam meraup keuntungan dari tangkap ikan. 

Selain itu, juga Peraturan Menteri KKP Nomor 1 tahun 2015 mengenai penjualan kepiting dan lobster di bawah 200 gram. 

"Padahal ada kepiting yang ditangkap dalam ukuran kecil. Gara-gara Permen itu banyak yang menganggur di Pantura, Aceh, Balikpapan. Padahal permintaan, baik dalam dan luar negeri terhadap kepiting cangkang lunak itu tinggi," jelasnya. 

Maka dari itu, kata Rokhmin, harus seimbang antara dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi. Di mana itu bisa dilakukan secara optimal. Misalnya saja 80% harus berasal dari produksi lestari atau maximum sustainable yield (MSY). Kemudian juga, dia menyarankan, ada semacam zonasi untuk ikan dasar. 

"Memang alatnya untuk bisa menangkap ikan dasar, seperti pukat. Tentunya sekarang ada pembatasan jumlah, pembatasan waktu, jadi ketika ikan-ikan itu bunting enggak boleh," ujarnya. 

Selain itu, juga dari industri hilirnya, harus terhubungkan dengan sistem rantai dingin, karena sidat ikan sangat mudah busuk. 

Kalau tidak segera dimasukkan ke dalam es atau dibekukan dari tengah laut ke darat, itu bisa membuat ikan busuk semua dalam 6 jam. 

Tidak kalah penting, lanjut Rokhmin, harus ada jaminan dari pemerintah, bahwa nelayan dan pembudidaya itu dalam memperoleh sarana produksi, baik BBM, alat tangkap, benih, dan pakan, harus dijamin ketersedian dan harga.

"Nelayan kerap dapat harga lebih mahal dari pabriknya. Jaminan pasar untuk membudidayakan, kalau lagi panen sontak harganya turun. Karena pasar lokal tidak mau menyerap. Di situlah perlu dibendung kawasan industri, cold storage," paparnya. 

Malahan, lanjut dia, pemerintah perlu membuat kebijakan harga yang menguntungkan nelayan. 

"Misalnya untuk menangkap ikan kembung Rp10.000, kalau dibeli harus Rp12.000 gitu. Kalau enggak, ya nasib nelayan miskin terus. Di aspek teknis kedodoran di rantai pasar, juga tidak ada yang melindungi," tukasnya.