Nelayan tolak cantrang disamakan dengan trawl

Sekelompok nelayan menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Rabu (17/1). Mereka menuntut diperbolehkannya cantrang untuk mencari ikan di laut. Ketua Umum Aliansi Nelayan Indonesia Riyono mengatakan penggunaan cantrang oleh nelayan terbukti ramah lingkungan, bukan merusak sebagaimana dituduhkan selama ini.

"Kami sudah melakukan kajian, uji petik dan praktik lapangan langsung bersama kepala daerah, DPR, akademisi dan media. Terbukti cantrang ramah lingkungan," kata Riyono seperti dikutop dari Antara.

Riyono menambahkan, cantrang selama ini dianggap paling efektif untuk dipakai nelayan saat melaut. Hasil tangkapan menggunakan cantrang lebih banyak daripada alat tangkap lainnya.

Selain itu, nelayan selama ini sudah terbiasa menggunakan cantrang sehingga bila harus beralih menggunakan alat tangkap lain, maka perlu penyesuaian lagi. "Penyesuaian menggunakan alat tangkap lain jelas memerlukan waktu, biaya, modal dan sumber daya manusia yang tidak sedikit," tuturnya.

Dikatakan Riyono, cantrang juga berbeda dengan pukat harimau atau ‘trawl’. Bahkan, ia memaparkan bahwa keduanya berbeda cara kerja. Penggunaan cantrang bukan ditarik, melainkan seperti menyendok, dan tidak sampai ke dasar air sehingga tidak akan merusak lingkungan laut.

“Trawl sampai ke dasar air kemudian ditarik sehingga bisa mengenai semua ikan dan merusak lingkungan," tegasnya.

Setelah berorasi sejak pukul 08.00 WIB, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima perwakilan para nelayan. Mereka diterima di salah satu ruang pertemuan Istana Merdeka pada sekitar pukul 15.30 WIB yang juga didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sementara itu, Bupati Tegal Enthus Susmono ditemui di halaman Istana Negara mengatakan masalah cantrang terdapat dua persepsi yang mengakibatkan perbedaan pendapat. Enthus menjelaskan masyarakat nelayan Pantura menganggap cantrang bukanlah pukat harimau atau ‘trawl’.

Meski demikian, pemerintah dalam hal ini Menteri Susi Pudjiastuti, menilai penggunaan trawl merusak sumber daya kelautan. "Diharapkan nanti pemerintah akan jadi penengah dan cari solusi," kata Enthus. Enthus menjelaskan dirinya datang bersama Wali Kota Tegal, Bupati Batang, Bupati Rembang, dan Bupati Pati.