KEIN beri 5 rekomendasi untuk pemerintahan Jokowi jilid dua

Komite Ekonomi dan Industri Indonesia (KEIN) memberikan rekomendasi kepada pemerintahan baru untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Rekomendasi ini juga diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta mengatakan rekomendasi ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7%.

"Pertumbuhan ekonomi kita masih terbatas dikisaran 5% sementara Presiden Jokowi kan pengennya tumbuh lebih tinggi lagi," kata Arif di Jakarta, Jumat (13/9).

Atif menjelaskan rekomendasinya, pertama, pemerintah harus mempersempit ketimpangan dalam kepemilikan aset. Hal itu dapat dilakukan dengan mengembangkan pola kemitraan antara pengusaha besar dan kecil sehingga tercipta akses kesejahterakan yang merata dan berkesinambungan.

"Kita ini ingin adanya pemerataan ekonomi, dan ekonomi yang berkeadilan, jadi tetap ada kompetisi tapi tujuannya bukan untuk mematikan ekonomi pelaku usaha kecil, maka namanya Co-competitif, jadi saling berkolaborasi," jelasnya.

Kedua, KEIN merekomendasikan pemerintah untuk fokus melakukan penguatan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Haltersebut dinilaisebagaistrategi utamauntukmenguatkanperekonomian domestik sehingga pemerintah tidak perlukhawatir lagi dengan kondisiperekonomian global.

"Kata kunci dalam melaksanakan sistem ekonomi berlandaskan pancasila itu equity for growth. Jadi UKM sebagai motor penggerak ekonominya, sehingga kami berharap UKM dapat kuasai pasar domestik," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, dosen Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan, berdasarkan data BPS tahun 2016, jumlah pelaku usaha di Indonesia ada sebanyak 26 juta, dengan 98% termasuk pelaku usaha kecil atau UMKM dengan omset tidak sampai Rp1 juta per hari.

"Kalau omset kurang dari Rp1 juta, dan lima tahun ke depan kita bisa meningkatkan, itu bisa jadi sumber kekuatan ekonomi kita. Jadi kalau kita ingin bangun ekonomi yang kuat tidak mungkin dicapai kalau tidak berbasis keadilan Ekonomi," kata Karimi.

Karimi mengatakan pemerintah belum secara maksimal melihat UMKM sebagai kekuatan utama perekonomian Indonesia. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya sejumlah fasilitas yang diberikan kepada UMKM.

"Ada 26 juta itu bibit enterpreuner, tapi omsetnya masih kecil, kenapa pemerintah tidak kasih kebijakan ruang bisnis, market share kita harus ciptakan pasar lebih luas, kalau mereka tumbuh, trade defisit kita juga berkurang ini riil kekuatan datanya ada, bahkan kita bisa cek mereka by name by address," katanya.

Secara keseluruhan, ada lima poin yang direkomendasikan KEIN kepada pemerintah yakni mempersempit ketimpangan dalam kepemilikan aset, mendorong wawasan pembangunan yang memprioritaskan penguatan domestik, mendukung penguatan koperasi dan UMKM, mendorong wawasan kebangsaan bagi penyelenggara usaha negara, penguatan keadilan dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Selain itu, Rekomendasi KEIN tersebut disusun melalui diskusi bersama dengan sejumlah akademisi, dosen dan profesor yang berasal dari berbagai universitas seperti diantaranya Universitas Andalas, UGM, IPB, Unhas, Universitas Mataram, UI, Universitas Trisaksi, Unair dan UNPAD.