Kepala Bappenas menjabarkan strategi memperkuat ekonomi maritim

Peringatan Hari Maritim Nasional ke 57 tahun 2021 ini mengusung tema Maritim Kuat, Indonesia Hebat. Pada momentum perayaan Hari Maritim Nasional ke-57 ini sekaligus juga dirangkaikan dengan kick off Pembangunan Peta Jalan Kemaritiman Nasional Menuju Indonesia Emas 2045 yang dikemas dalam Dokumen Haluan Maritim Nasional 2045. Dokumen ini berisikan konsep pembangunan maritiman sebagai masukan dan bahan kajian dalam persiapan penyusunan RPJP periode 2024-2045. 

Bertepatan juga dengan hari ini, telah dapat dituntaskan Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia tahun 2021-2024 yang menjadi salah satu kado terindah pada Hari Maritim Nasional ini.
Dengan kekayaan hayati, biota laut yang sangat beragam, Indonesia telah dipastikan sebagai negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia.

Sebagai informasi, lebih dari 80% perdagangan dunia dilaksanakan melalui laut dan sekitar 40% di antaranya melalui perairan Indonesia. Oleh karena itu, potensi sumber daya laut yang dapat dikelola dan dikembangkan itu sangat besar. Untuk mengoptimalkan peran sektor kemaritiman, pemerintah perlu mendorong pembangunan ekonomi kemaritiman yang menyeluruh dan berkelanjutan. 

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjabarkan bagaimana insiatif strategi dalam strategi utamanya yaitu, untuk memperkuat politik maritim dan memperkuat ekonomi maritim.

"Untuk memperkuat politik maritim, kita perlu menempatkan NKRI sebagai poros maritim dunia. Kekuatan kemaritiman global saat ini belum seimbang, maka dari itu perlu adanya keseimbangan baru. Kemudian membangun kekuatan pertahanan maritim di Asia Timur yang disegani. Kita perlu mengembangkan potensi nasional menjadi kekuatan hankam di bidang maritim," jelasnya dalam keterangannya secara daring. 

Lebih lanjut, Suharso mengatakan, untuk memperkuat ekonomi maritim, perlu dilakukan penguasaan sumber daya alam (SDA), baik itu migas, perikanan maupun wisata bahari yang disertai dengan penguatan sarana prasarana. 

"Secara sinergi dan terpadu semua pihak ikut membangun bagaimana meningkatkan nilai tambah sumber daya alam yang kita miliki, sehingga proses nilai tambah di dalam negeri bisa terjadi untuk semua produk-produk kelautan. Selanjutnya yaitu mengoptimalkan konektivitas kelautan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru berbasis kelautan khususnya di wilayah timur," tutur Suharso. 

Terkait dengan pengelolaan isu strategis pembangunan dalam penguatan karakter hingga wawasan kemaritiman sebagai perwujudan identitas nasional, Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan, pada era ini, teknologi maritim sangat maju dan berperan besar dalam penangkapan ikan, penyebaran logistik atau distribusi logistik dan perdagangan serta pertahanan dan kemanan. Bukti-bukti terkait hal ini dapat ditemukan dalam peninggalan berupa bangunan purbakala ataupun catatan kuno.

Moeldoko mengatakan, ada tiga isu strategi pembangunan dalam melihat potensi laut menjadi sebuah kekuatan. Pertama yaitu ekonomi maritim. Harus dilakukan perubahan pembangunan dengan cara mengkombinasikan aktivitas laut dan darat menjadi kesatuan Nusantara. Potensi kelautan Indonesia yang selama ini menjadi dasar penguatan struktur ekonomi Indonesia, harus dibangun perindustrian yang maju dan modern.

"Presiden Jokowi sudah memulai dengan membangun infrastruktur dan tol laut untuk memperkuat konektivitas fisik kepulauan Indonesia. Ekonomi maritim harus menjadi poros pembangunan untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan sosial. Kita perlu armada kapal yang memadai, kapal industri, kapal barang, kapal penumpang dan kapal ternak dengan modal domestik," lanjutnya.

Berikutnya, isu yang kedua adalah budaya bahari. Agar jati diri bangsa sebagai bangsa bahari ditemukan kembali, dibutuhkan adanya revolusi budaya. Moeldoko menjelaskan bahwa, saat ini nilai-nilai dan budaya maritim Indonesia telah terdegradasi.

"Untuk meningkatkan dan membangkitkannya, dibutuhkan kepemimpinan oleh masyarakat maritim agraris. Mereka harus menjadi teladan, sehingga dapat menjadi penggerak pilar pembangunan nasional di bidang kemaritiman. Sejalan dengan itu, literasi dan inovasi maritim harus diperkuat. Jika kita membangun budaya bahari, maka itu adalah konektivitas kultur kepulauan Indonesia," jelasnya lagi.

Kemudian isu yang ketiga adalah pertahanan dan keamanan. Hal yang harus diperhatikan sebagai langkah antisipasi strategis terhadap eksis globalisasi dari perkembangan politik adalah kesadaran jiwa politik Indonesia. Pemerintah perlu fokus pada integritas strategis Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan juga laut Natuna Utara. 

Maka dari itu Moeldoko mengatakan, pembangunan kekuatan harus dilakukan dan ditingkatkan untuk menjamin keamanan dan stabilitas sumber daya maritim Indonesia dan lautan maritim Indonesia.

Sebagai hadiah ulang tahun hari Kemaritiman Nasional, KSP bersama Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet serta Kementerian Lembaga terkait sudah bersepakat secara substansi untuk mengeluarkan rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2021-2024. Di mana berisi indeks kinerja utama yang jelas, yang mencerminkan tiga isu strategis diatas. Rencana aksi ini sedang dalam tahap akhir harmonisasi rancangan Perpres di Kementerian Kumham.