Menkeu: Kami berkomitmen tak menambah pembangkit listrik tenaga batu bara baru

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, kejadian cuaca ekstrem, gelombang panas, bencana banjir dan kebakaran hutan saat ini semakin intensif, sehingga setiap peningkatan suhu global akan menyebabkan menimbulkan korban jiwa, mata pencaharian dan kereusakan ekosistem pun terancam.

"Satu dekade terakhir adalah yang terpanas dalam catatan sejarah, dan pemerintahan dunia setuju bahwa tindakan bersama sangat diperlukan,” ujar Menkeu dalam konferensi “The Indonesia International Conference for Sustainable Finance and Economy”, Selasa (30/11/2021).

Indonesia, jelas Menkeu, memiliki peran penting terkait kebijakan iklim, dan telah menetapkan target untuk mencapai nol bersih emisi paling lama tahun 2060, serta target bersyarat untuk menghentikan penggunaan batu bara secara bertahap paling lama tahun 2040.

"Sementara sumber energi campuran masih bergantung pada batubara, kami berkomitmen untuk tidak menambah pembangkit listrik tenaga batu bara baru untuk mencapai carbon net sink pada tahun 2030. Hal ini sangat penting karena sektor ini menyumbang 60% dari emisi Indonesia,” tambah Sri Mulyani.

Indonesia, sambungnya, baru-baru ini menetapkan penerapan pajak karbon dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), sebagai komitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan yang sejalan dengan UN SDGs.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan implementasi Environmental, Social & Governance (ESG) dalam bisnis dan perekonomian Indonesia. Juga diharapkan mencapai target pengurangan 29% emisi gas rumah kaca secara mandiri, dan 41% dengan dukungan internasional.

Turut hadir mewakili kalangan akademisi, Mangadar Situmorang yang Rektor Universitas Katolik Parahyangan mengatakan, saat ini para pemimpin dunia, terutama yang berada di bawah negara-negara G20 dan organisasi dan lembaga internasional terus mengambil inisiatif dan berusaha untuk menemukan solusi yang efektif di tingkat nasional, bilateral, trilateral dan multilateral.

"Hal ini sangat patut dihargai dan hasil positifnya sangat diharapkan. Dalam konteks inilah konferensi internasional yang digagas dan diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), dan Universitas Katolik Parahyangan harus dipandang secara setara, relevan, dan signifikan dengan yang dilakukan oleh para pemimpin politik dunia,” katanya.