Pajak klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan diusulkan dibebaskan

Pemerintah diminta membebaskan pajak klaim Program Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan saat pandemi coronavirus baru (Covid-19). Pangkalnya, banyak pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengajukan pencairan.

"Ini cukup membantu mengurangi beban ekonomi mereka," kata Ketua Koordinator Nasioanl Masyarakat Peduli (Kornas MP) BPJS, Hery Susanto, via keterangan tertulis, Minggu (12/7).

Sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.03/2010 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2009, dana JHT dianggap sebagai penghasilan pekerja. Sehingga, proses pencairannya akan dikenai beban pajak progresif.

Pengenaan pajak JHT sebesar 5% sebelum masa pensiun dilakukan saat pengambilan dana kedua atau berikutnya. Tidak ada pungutan wajib pada pencairan perdana.

"Ini harus menjadi concern pemerintah agar relaksasi ekonomi berupa pembebasan pajak jangan hanya untuk pengusaha saja, melainkan juga dirasakan pekerja," tutupnya.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) per 27 Mei 2020, 1.792.108 juta pekerja di-PHK imbas pandemi. Sedangkan versi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, jumlahnya mencapai 6,4 juta orang dan terus bertambah setiap bulannya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, mengklaim, 1,161 juta peserta mengajukan klaim JHT hingga akhir Mei 2020. Namun, pada awal Juni disebut mencapai 921.000 kasus dan Direksi Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Krisna Syarief, sempat mengatakan ada 790.000 pengajuan klaim JHT.