Pemkab Pesawaran bagikan BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan tradisional
Diharapkan asuransi ini membuat nelayan lebih nyaman saat menjalankan kegiatan sehari-hari, terutama saat menangkap ikan.
BPJamsostek biayai perawatan karyawan perusahaan yang dirawat 5 tahun
BPJamsostek menanggung biaya anggota yang mengalami kecelakaan di Pekanbaru.

BPJamsostek jamin pemasangan tangan robotik pekerja yang alami kecelakaan
Filly hand ialah inovasi yang dikembangan para ahli di Universitas Diponegoro.

Wapres serahkan manfaat program dan beasiswa BPJS Ketenagakerjaan ke pekerja
Santunan yang diserahkan Wapres Ma’ruf Amin terdiri dari santunan kematian akibat kecelakaan kerja.

Menko PMK: Masih banyak masyarakat belum paham pentingnya jaminan sosial
Menurut data OJK pada tahun 2019, literasi asuransi penduduk Indonesia hanya sebesar 19,40%.

Menaker: Permenaker 4/2022 berlaku, syarat usia 56 tahun dihapus
Menaker Ida menyampaikan, dalam Permenaker 4/2022, persyaratan klaim manfaat JHT jauh lebih sederhana.

BP Jamsostek bagikan takjil "Ramadhan Berbagi" kepada masyarakat
Selain mempunyai nilai ibadah, kegiatan juga menumbuhkan jiwa sosial dan kedermawanan insan BP Jamsostek serta mempererat tali silaturami.

BPJamsostek pastikan perawatan dan santunan korban Alfamart ambruk di Kalsel
BPJamsostek memberikan santunan bagi korban Alfamart ambruk di Kalsel.

Ombudsman jelaskan pengawasan pembayaran THR dan BSU Ketenagakerjaan
Posko THR tahun lalu menerima sebesar 2.275 ribu laporan. Untuk posko THR 2022 ini, dibentuk di seluruh provinsi yang terintegrasi.

KSPSI pertanyakan alasan belum direvisinya batasan usia JHT
Pasalnya menteri berjanji akan mencabut praturan yang menjadi 56 tahun baru bisa diambil.

50 ahli waris di Kukar terima klaim dari BPJS Ketenagakerjaan
Sebanyak 50 ahli waris di 16 kecamatan, Kutai Kartanegara (Kukar) menerima santunan klaim dari BPJS Ketenagakerjaan.

BP Jamsostek DKI sebut banyak pekerja informal rentan risiko kecelakaan
IFG memberikan bantuan perlindungan Jaminan Kematian (JKM) kepada 2.000 pekerja rentan.

Pengamat dorong pemberian BSU 2022 di atas Rp1 juta
Masalah pendataan perlu terus diperbaiki akurasi penerima dengan sinkronisasi data di BPJS ketenagakerjaan maupun data riil perusahaan.

Pemkot Makassar komitmen beri perlindungan kerja bersama BPJS Ketenagakerjaan
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berkomitmen memberikan perlindungan kerja bagi para pekerja yang memiliki resiko tinggi.

BP Jamsostek santuni dan tanggung perawatan korban PLTPb Dieng
Satunan dan biaya perawatan diberikan karena seluruhnya terdata sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

BP Jamsostek santuni keluarga korban KKB di Beoga Papua
Salah satu yang diterima adalah santunan kecelakaan kerja berupa 48 kali upah. Dana yang disiapkan Rp1,06 miliar.

BP Jamsostek tanggung biaya perawatan ojol korban tabrak lari hingga Rp1,2 M
Pihak keluarga juga mendapatkan satunan STMB dari BP Jamsostek hingga korban dinyatakan sembuh.

Raih ISO 37001 dan diakui ISSA, Dirut: Bukti BP Jamsostek junjung tinggi integritas
Salah satu poin ISSA memberikan penghargaan karena sistem pelaporan gratifikasi BP Jamsostek dengan mudah melalui platform digital.

Kembali ke aturan lama, JHT bisa cair sebelum 56 tahun
Ketentuan tentang klaim JHT sesuai dengan aturan lama, namun makin dipermudah.

Di tengah polemik JHT, anggaran golf BPJS Ketenagakerjaan bocor
BPJS Ketenagakerjaan mengklarifikasi kebocoran anggaran golf pada 2019.

Jamin pekerja sejahtera, Dewas BP Jamsostek akan awasi kebijakan dan manfaat JKP-JHT
Melalui Permenaker 2/2022, dana Program JHT para pekerja baru dapat dicairkan saat memasuki usia pensiun (56 tahun).

Kasus BPJS Ketenagakerjaan di Kejagung bukan spesifik JHT
Investasi yang diduga merugi pada BPJS Ketenagakerjaan dari seluruh iuran.

Pencairan JHT tunggu 56 tahun, negara tak peka terhadap kebutuhan pekerja
Penolakan aturan baru datang, terutama dari kalangan serikat pekerja.

Politikus PAN minta Permenaker 2/2022 soal JHT ditinjau ulang
Saleh khawatir, penolakan masyarakat terhadap Permenaker 2/2022 berdampak pada tidak efektifnya kebijakan tersebut.

Gara-gara klaim JHT tunggu usia 56 tahun, KSPI tuntut Menaker diganti
Dalam setiap pembuatan aturan pemerintah seharusnya tidak mempertimbangkannya berdasarkan pesanan pihak-pihak tertentu.
