Pakar beberkan dampak jika IKN baru dicampuri urusan ekonomi

Pengamat ekonomi Anggito Abimanyu mengingatkan, agar pemerintah untuk tidak menggabungkan pemerintahan dan kegiatan ekonomi di Ibu Kota Negara (IKN) baru. Menurut Anggito, tujuan pemindahan IKN adalah untuk menghadirkan kota yang efisien dan modern. Hal ini diungkap Anggito dalam kapasitasnya sebagai akademisi dalam Rapat Panita Khusus (Pansus) IKN dengan agenda mendengarkan pendapat pakar di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/12).

Anggito mengambil contoh negara Brasil, yang memindahkan IKN dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada 1960. Namun, menurut dia, pada 2030, Kota Brasilia diprediksi mengalami overload penduduk. Hal tersebut terjadi lantaran pemerintah Brasil menjadikan Kota Brasilia sebagai pusat ekonomi.

"Populasi (Brasilia) meningkat 10 tahun, pertumbuhan penduduk tinggi sekali karena Brasilia juga ada intervensi ekonomi. Pasti akan terjadi di 2030, Brasilia overload lagi. Pindah lagi kotanya. Karena banyak keinginan dan tujuan untuk menjadikan kota itu sebagai segalanya," kata Anggito saat memaparkan makalahnya berjudul "Benchmarking Impact dari Ibu Kota Baru dari Negara Lain,".

Diketahui, di dalam naskah presentasi 'Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara' yang oleh Kementerian PPN/Bappenas, pemindahan IKN yang direncanakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata meniru Brasil.

Adapun dampak pemindahan Ibu Kota Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada1960, dalam studi yang ditemukan Bappenas, tidak ada kerugian ekonomi yang dialami Rio de Janeiro. Sedangkan Brasilia mengalami dampak positif yang signifikan. Bappenas menyebut, 10 tahun awal pascapemindahan ibu kota, pertumbuhan penduduk Brasilia per tahun mencapai 14,4% dibandingkan Rio de Janeiro yang hanya 4,2%.

Menurut Anggito, tujuan untuk menghadirkan kesejahteraan umum pada visi pembangunan IKN yang disusun pemerintah terlalu berat. Padahal, tujuan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur lantaran ibu kota negara saat ini sudah overload.

"Sehingga dipindahkan pusat pemerintahan dan Jakata masih pusat perekonomian. Pemerintahan di tempat lain yang lebih efisien kotanya, lebih friendly dan bisa melayani kebutuhan bernegara baik pemerintahan dan birokrasi," ujar dia.

Anggito juga mengkritisi bagian lainnya terkait menjadikan IKN baru sebagai koya yang aman, modern, berkelanjutan dan berketahanan. Juga IKN baru menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan di Indonesia.

"Ini menurut saya terlalu berat. Jadi memindahkan kota saja, kota pemerintahan. Kalau kota ini diberikan beban perekonomian, ketahanan dan sebagainya, maka menjadi akan terulang lagi sejarah negara-negara lain yang memindahkan kota dengan seluruh protilantinya.  Nanti akan menjadi kota sebelumnya, dan pindah lagi nanti. Jadi saya memandang, menjadi kota yang efisien saja, sehingga Jakarta tidak lagi menjadi beban," pungkas Anggito.