Pemberdayaan UMKM masih terkendala akses pembiayaan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih terkendala oleh akses pembiayaan baik dari perbankan maupun non perbankan. Pelaku UMKM diketahui masih sulit mendapatkan modal untuk lebih mengembangkan usahanya.

Padahal, kata Darmin, sektor UMKM merupakan salah satu solusi dalam menggairahkan pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui UMKM, ekonomi bisa tumbuh dengan adanya penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, bisa mengurangi angka kemiskinan.

“Oleh karena itu penguatan terhadap ekonomi skala mikro, kecil dan menengah menjadi prioritas terciptanya fundamental ekonomi yang kokoh,” kata Darmin di Jakarta pada Kamis, (22/11).

Darmin mengungkapkan, untuk memberdayakan UMKM pemerintah telah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dimulai sejak tahun 2007. Tujuan adanya KUR tersebut bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. 

Pada masa pemerintahan Jokowi, penyaluran KUR yang dimulai sejak 2015 sampai 2018 tercatat sudah mencaapai Rp317 triliun. Dengan jumlah anggaran sebesar itu, telah menyasar sebanyak 13.258.016 UMKM. Adapun dilihat dari suku bunga KUR pada 2018 telah terjadi penurunan menjadi 7%. Pada 2017 9% dan 2 tahun sebelumnya atau pada 2015 dan 2016 sebesar 12%.

“Perubahan skema, regulasi dan sistem informasi tersebut membawa dampak yang positif bagi kinerja program KUR,” ujar Darmin.

Sementara kinerja penyaluran KUR tersebut juga diakui Darmin cukup baik. Hal itu terlihat dari tingkat Non Performing Loan atau kredit macet KUR sampai tahun 2018 sebesar hanya 1,24%. Hal ini tercapat tidak terlepas dari adanya perubahan skema dan regulasi, sehingga memudahkan pengelolaan basis data debitur usaha mikro dan kecil.

“Pemerintah juga melakukan perubahan pada sistem informasi program KUR dengan meluncurkan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) pada tahun 2014,” kata Darmin.

Apresiasi Pemerintah

Lebih lanjut, Darmin mengatakan, pihaknya juga memperhatikan banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dalam program KUR serta saling terkait satu dengan yang lain, maka perlu dilakukan penilaian untuk setiap kategori. Dari penilaian itu nantinya bisa diberikan penghargaan bagi yang mencapai kinerja terbaik.

“Penghargaan tersebut diberikan kepada Pemerintah Daerah terbaik, Penyalur KUR terbaik, dan Penjamin KUR terbaik,” ujar Menko Darmin.

Proses penilaian penghargaan bagi pelaku penyalur KUR dilaksanakan oleh Tim Penilai dan Tim Teknis yang diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Juga dibantu oleh anggota yang merupakan perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Dalam Negeri, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Universitas Indonesia.

Adapun kriteria penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai dan Tim Teknis tersebut yaitu terkait: Pemenuhan tugas-tugas terkait program KUR, upaya pendukung penyaluran KUR sektor produksi, penetapan pemenang melalui penilaian aspek kualitatif berdasarkan dokumen, presentasi, dan wawancara.

Berdasarkan penilaian tersebut diperoleh pemenang untuk masing-masing kategori antara lain, untuk penyalur KUR terbaik, posisi pertama diraih oleh Bank BRI. Kedua, BPD Bali dan ketiga Bank BNI.Kemudian untuk kategori Penjamin KUR Terbaik diraih oleh Perum Jamkrindo. Di posisi kedua ada PT Askrindo dan ketiga, PT Jamkrindo Syariah.

Kemudian untuk kategori pemerintah daerah pendukung program KUR terbaik, untuk Provinsi diraih oleh DI Yogyakarta. Kemudian disusul Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sumatera Selatan. Sementara untuk Kabupaten/Kota, di Pulau Jawa diraih oleh Kabupaten Pasuruan di peringkat pertama. Kemudian pada posisi kedua ada Kabupaten Demak dan terakhir Kabupaten Blora.

Sementara di luar Pulau Jawa posisi pertama diraih Kabupaten Bangli. Kedua Kabupaten Tanah Laut dan ketiga Kota Banjarbaru. Turut hadir dalam acara ini antara lain Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, perwakilan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, serta para penerima penghargaan KUR.