Pemerintah umumkan penambahan 13 Proyek Strategis Nasional, apa saja?

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), terdapat 13 proyek baru.

13 PSN baru tersebut tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan terdiri dari berbagai sektor. Dari data yang dikutip melalui keterangan resmi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) disebutkan diantaranya sektor teknologi, yaitu proyek Palapa Ring Integrasi. Kemudian sektor perkebunan terdapat proyek Pembangunan Kelapa Dalam dan Induksi Turunannya di Papua Barat.

Terdapat pula sektor Air Bersih dan Sanitasi yang terdiri dari proyek Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II (DKI Jakarta dan Jawa Barat). Di sektor pariwisata juga terdapat proyek Pariwisata Seribu Pulau Kepulauan Seribu (DKI Jakarta). Kemudian sektor kereta api yakni infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur.

Lebih lanjut, pada sektor kawasan terdapat juga proyek pembangunan Kawasan Industri Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP) di Sulawesi Tenggara dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Untuk Bendungan terdapat pembangunan Bendungan Rukoh dan Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh (Aceh). Sementara di sektor energi, terdapat pembangunan PLTS Skala Besar di Kepulauan Riau. Sedangkan sektor pangan, ada integrasi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) melalui pembentukan SugarCo, PalmCo, dan SupportingCo.

Tak ketinggalan, proyek smelter juga masuk dalam 13 PSN baru yang terdiri dari tiga proyek, yaitu Proyek Pengembangan Smelter Terintegrasi PT Vale Indonesia di Bahodopi (Sulawesi Tengah), Proyek Pengembangan Smelter Terintegrasi PT Vale Indonesia di Pomala (Sulawesi Tenggara), dan Smelter Nikel Baterai Listrik di Halmahera Timur, Maluku Utara sebagai pendukung Industri Baterai Kendaraan Listrik di Indonesia.

Pada Jumat (5/8) juga telah digelar pertemuan untuk membahas Rencana Aksi 13 PSN ini yang dilaksanakan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sebagai point of contact dalam implementasi koordinasi untuk debottlenecking PSN. Dalam pertemuan ini juga disampaikan bahwa ke 13 PSN ini harus selesai tepat waktu dan tepat sasaran.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo menyampaikan, pembahasan ini untuk menjalankan arahan Presiden pada rapat internal 25 April, yakni bertepatan dengan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) PSN baru, masuk dalam Permenko Nomor 9 Tahun 2022 perlu menyampaikan beberapa hal penting antara lain rencana aksi proyek hingga tahun semester I-2024, milestone proyek per tahun dan isu-isu kritis yang perlu ditindaklanjuti.

"Pemerintah akan memastikan proyek selesai tepat waktu dan tepat sasaran karena terdampak positif terhadap ekonomi Indonesia, baik lingkup regional maupun nasional. Rencana aksi, pencapaian, dan tindaklanjut isu perlu segera dilengkapi oleh Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional sebagai dasar bagi kita untuk meneliti dan melihat apa saja yang kita harus lakukan," kata Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo dikutip melalui keterangan resmi KPPIP, Selasa (9/8).

Sebelumnya pada kesempatan lain, Wahyu menyampaikan terdapat pemangkasan PSN yang semula 208 proyek dan 10 program menjadi 200 proyek dan 12 program. Daftar PSN semula tertuang pada Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 7 Tahun 2021 dan akan direvisi melalui Permenko Nomor 9 Tahun 2022.

Perubahan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat internal PSN pada 25 April 2022 yang di antaranya adalah permintaan agar pembangunan PSN memprioritaskan proyek yang bisa rampung paling lambat hingga semester I-2024 dan mengeluarkan proyek dari daftar PSN dengan pembiayaannya belum jelas serta waktu penyelesaiannya belum bisa dipastikan.