Kemen PUPR: Program pembiayaan perumahan 2021 untuk lebih dari 200.000 unit

Pemerintah telah mengalokasikan penyediaan perumahan pada 2021. Alokasi tersebut, antara lain terdiri dari pembangunan rumah susun (rusun) sebanyak 9.414 unit, pembangunan rumah khusus sebanyak 2.440 unit, bantuan rumah swadaya sebanyak 81.090 unit, lalu pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebanyak 40.000 unit.

”Maka rumah tangga yang saat ini menghuni rumah tidak layak atau di lingkungan yang tidak layak itu bisa pindah ke rumah baru yang lebih layak dan memenuhi persyaratan keselamatan bangunan maupun kesehatan,” ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Heri Eko Purwanto melalui pertemuan virtual dalam acara HUT BTN (10/12).

Untuk pembiayaan perumahan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah program, meliputi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 157.500 unit, program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) 39.996 unit, dan fasilitasi pembiayaan perumahan melalui program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar 25.380 unit. 

“Selama ini dicatatan kami, secara tahunan KPR bersubsidi jumlahnya adalah sekitar 200.000 unit. Maka dengan program di 2021 yang kami sebutkan tadi, angkanya melebihi 200.000 unit. Untuk sementara, kami anggap penganggaran ini cukup,” imbuh Eko.

Adapun pada 2020, pemerintah telah mengalokasikan bantuan pembiayaan perumahan melalui program FLPP sebanyak 102.500 unit dan telah terealisasi sebanyak 105.410 unit atau sebesar 102,84%. Angka tersebut melebihi angka target yang ada di dalam rencana 2020. 

Kemudian program BP2BT sebanyak 9.500 unit dan terealisasi sebanyak 1.357 unit atau sekitar 14,28%.

“Ini capaiannya relatif rendah mungkin karena BP2BT masih dianggap baru dan teman teman stakeholder belum terbiasa menjalankan BP2BT ini,” kata Eko.

Program lainnya adalah Subsidi Selisih Bunga (SSB) yang merupakan stimulus fiskal mengantisipasi dampak Covid-19. Pada program ini, sebanyak 175.000 unit dan yang telah terealisasi sebanyak 55.553 unit atau sebesar 31,74% dari target. 

Untuk mendorong dan meningkatkan investasi di sektor perumahan serta mendukung program pemulihan ekonomi nasional, maka pemerintah melakukan percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kemudian meningkatkan rasio KPR terhadap GDP dari 2,9% menjadi 4% di 2024 melalui perluasan peran SMF Tapera dan subsidi. Lalu pelaksanaan skema baru perumahan berupa kredit mikro perumahan untuk memfasilitasi sektor informal yang saat ini belum terlayani.