Program SDGs butuh anggaran US$2,5 triliun per tahun

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan setidaknya dibutuhkan dana sebesar US$2,5 triliun tiap tahunnya untuk mencapai 17 tujuan program pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) hingga 2030. 

JK mengakui tidak mudah untuk mendapatkan sejumlah dana tersebut. Untuk itu, kata dia, dibutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak agar program tersebut dapat terpenuhi.

"Pembicaraan di Eropa kemarin perkiraan biaya per tahun untuk SDGs US$2,5 triliun. Bagaimana mendapatkan dana tersebut? Apabila kita bekerja sama tentu dapat meringankan," katanya saat membuka SDGs Annual Conference 2019, di Jakarta, Selasa (8/10).

JK juga mengatakan kerja sama dapat terlaksana jika semua pihak mengetahui masalah yang dihadapi. Menurut JK, persoalan utama yang harus diselesaikan dengan program SDGs ini adalah menghilangkan kemiskinan.

"Untuk menghilangkan kemiskinanm dibutuhkan penghasilan yang baik, dibutuhkan kesehatan, dibutuhkan lingkungan yang sehat, dibutuhkan ekosistem yang baik, semuanya terkait satu sama lain," ucapnya.

Oleh karena itu, katanya, diselenggarakannya konferensi tersebut adalah untuk mencapai tujuan dari program SDGs, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan dana untuk mencapai program.

"Tentu setiap konferensi bagus, tapi yang dibutuhkan adalah pelaksanaan. Melaksanakan hasil-hasil yang kita bicarakan secara bersama-sama dan tujuan kebersamaan kita semua," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan salah satu sumber pendanaan yang dapat dialokasikan untuk mencukupi US$2,5 triliun tersebut dapat diambil dari dana zakat.

"Zakat sudah ada fatwanya bisa dipakai untuk sanitasi dalam rangka mengurangi kemiskinan. Untuk mencapai tujuan keenam soal kemiskinan," ujar Bambang.

Dia pun mengatakan dana tersebut akan dihimpun oleh Bappenas sebagai SDGs financing hub, untuk kemudian disalurkan kepada program-program yang sedang berjalan.

"Hal-hal seperti itu yang kami lakukan, supaya nanti dana zakatnya bisa masuk dan bisa langsung terkait dengan program sanitasi," ujarnya.

Dia pun menuturkan, dana zakat akan melengkapi sumber pendanaan lainnya yang telah diidentifikasi oleh Bappenas, seperti sumber pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran kementerian, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), partisipasi badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta, serta filantropi.

"Termasuk dana lembaga keagamaan, misalnya zakat yang dialihkan untuk sanitasi. Tujuannya agar tidak terlalu bergantung pada APBN," jelasnya.