Setelah Ahok, Chandra Hamzah dipanggil Erick Thohir

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra Hamzah bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk membahas perbaikan dan penguatan BUMN.

"Kami tidak bicara mengenai spesifik kasus. Kami bicara bagaimana BUMN itu baik, bersih, dan kinerjanya lebih baik lagi," ujar Chandra usai bertemu Erick di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/11).

Chandra mengatakan bahwa dirinya juga ditanya oleh Menteri BUMN terkait pengalaman ketika pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PLN dan seputar BUMN secara umum.

Terkait apakah mantan wakil ketua KPK tersebut ditawari posisi di BUMN, Chandra mengatakan bahwa dirinya tidak tahu tentang hal tersebut.

"Tidak ada bicara itu, tidak ada bicara mengenai masalah posisi, tidak ada bicara mengenai masalah jabatan. Hanya bicara mengenai visi pak Menteri tentang BUMN seperti ini masalahnya apa, pengetahuan saya apa, pengalaman saya apa," ujar Chandra.

Ia menjelaskan dalam pertemuan yang juga diikuti dua Wakil Menteri BUMN yaitu Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo itu, pembicaraan tidak spesifik soal sektor BUMN tertentu.

"Kebetulan saya pernah (komisaris) di PLN, jadi ditanya juga soal pengalaman saya waktu di PLN," ujarnya.

Hal lain yang dibahas dalam pertemuannya dengan Erick Thohir juga soal penanganan korupsi di BUMN.

"Jangan sampai ada pejabat BUMN tersangkut korupsi lagi. Jadi, Pak Menteri yang penting itu adalah integritas, dan BUMN tidak lagi jadi bancakan," katanya.

Chandra Hamzah tiba di Gedung Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, sekitar pukul 08:30 WIB.

Chandra datang mengenakan kemeja batik berwarna cokelat dan langsung menuju meja resepsionis untuk mengisi buku tamu.

Sosok Chandra Hamzah bukan orang asing di BUMN, karena pernah diangkat menjadi Komisaris Utama PT PLN (Persero) pada 23 Desember 2014.

Selain itu Chandra juga pernah diminta untuk menjadi Komisaris Bank BTN, namun ia menolak.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memanggil mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Senin (18/11).  (Ant)