Siasat turunkan harga tiket pesawat domestik

Saat mudik Lebaran lalu, Fultri Sri Ratu Handayani mengeluh harga tiket pesawat yang tinggi. Perantau asal Padang, Sumatera Barat ini mesti merogoh kocek Rp3,2 juta untuk terbang dari Jakarta ke Padang.

“Harga tiket naiknya tanpa penjelasan, langsung dinaikkin saja. Kalau seperti itu, enggak bakalan ngerti alasan tarif tiket naik. Masak lebih murahan ke luar negeri dibandingkan dalam negeri,” ujar Fultri saat dihubungi reporter Alinea.id, Jumat (21/6).

Selain mengeluh masalah harga tiket, Fultri juga kecewa dengan pelayanan maskapai. Jadwal penerbangannya dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Minangkabau pada 30 Mei 2019 agak berantakan.

“Saya kemarin dari Jakarta ke Padang sebetulnya berangkat jam 08.10, tapi dipercepat jam 8.00. Dari Padang ke Jakarta diaturnya jam 12.25 menjadi 14.20,” tutur Fultri.

Lain lagi pengalaman Ramadhan. Pekerja media ini terpaksa mudik ke Kepulauan Bangka Belitung menggunakan kapal laut karena harga tiket pesawat melambung tinggi. Seharusnya, Ramadhan hanya butuh waktu sejam untuk sampai ke kampung halamannya dengan pesawat.

Menggunakan kapal laut, ia mesti menghabiskan waktu lebih lama, terombang-ambing di laut selama 27 jam. Bukan tanpa alasan Ramadhan memilih kapal laut untuk mudik.

“Harga tiket kapal laut cuma Rp350.000, sementara tiket pesawat itu bisa mencapai angka antara Rp900.000 hingga Rp1,2 juta. Jomplang kan? Ditambah lagi aturan lain, seperti bagasi berbayar,” kata Ramadhan saat dihubungi, Jumat (21/6).

Ramadhan menuturkan, sebelum mengalami kenaikan, harga tiket Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Depati Amir Pangkal Pinang Rp300.000 hingga Rp400.000.

Penyebab dan imbas

Pengamat ekonomi sekaligus Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, imbas dari tingginya harga tiket pesawat tak hanya memukul industri penerbangan, tetapi juga mengerek sektor transportasi lain.

"Misalnya tiket kereta dan bus juga terkerek. Kalau kita lihat Lebaran kemarin juga ikut naik lebih tinggi dari Lebaran sebelumnya," kata Enny saat dihubungi, Jumat (21/6).

Dalam konteks yang lebih luas, menurut dia, sektor pariwisata pun terdampak. Secara ekonomi, kata dia, efek tersebut menciptakan inefisiensi dan tingginya biaya ekonomi yang harus dikeluarkan.

Di samping itu, Enny memandang, upaya pemerintah membangun infrastruktur juga terkena imbas. Tujuan pembangunan itu untuk mengurangi biaya logistik, tetapi tiket pesawat yang mahal akan berimbas pada kenaikan biaya logistik.

Enny pun khawatir, jumlah barang impor tak terkendali. Peluang itu terbuka karena biaya kargo domestik yang tinggi membuka peluang barang impor, sedangkan biaya kargo internasional semakin kompetitif.

"Ini yang menyebabkan ekonomi tidak efisien. Kalau transportasi tidak efisien, maka barang impor terbuka karena mereka tidak terpengaruh dengan domestik," kata Enny.

Enny menuturkan, perkara harga tiket pesawat yang tinggi, ada strategi bisnis masa lalu yang salah. Misalnya, ia menyebut, pembelian pesawat dalam skala besar, tetapi tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Lalu, masifnya pembukaan bandara perintis, tetapi permintaan pasar tidak sesuai harapan.

Selain itu, pihak maskapai mesti membayar biaya penyewaan dan bunga utang. Menurut Enny, kesalahan strategi bisnis itu membuat struktur ongkos pesawat jadi taruhan. Saat penambahan pesawat seperti Lion Air, nilai tukar rupiah berkisar Rp11.000. Sekarang, maskapai mesti membayar dengan nilai tukar rupiah sekitar Rp14.000.

“Hal ini juga mendorong maskapai untuk menaikkan harga tiket agar beban utang juga bisa dibayar,” katanya.

Dihubungi terpisah, komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kodrat Wibowo mengatakan, isu efisiensi manajemen pengelolaan yang menerpa dunia penerbangan di Indonesia ikut menjadi penyebab kenaikan tarif tiket pesawat. Kodrat pun tak membantah, penyebab bisa pula berasal dari lonjakan biaya yang dibebankan kepada maskapai dan pelaku usahanya.

Sementara itu, pengamat penerbangan sekaligus Direktur Arista Indonesia Aviation Center (AIAC) Arista Atmadjati mengatakan, kenaikan tarif pesawat lantaran maskapai terbebani berbagai biaya dan terjegal regulasi.

“Substansinya itu masih banyak biaya izin dan biaya-biaya tersembunyi yang masyarakat tidak tahu. Misalnya biaya bea cukai impor barang, onderdil, dan mesin. Semua itu masih tinggi, tidak ada insentif,” kata Arista saat dihubungi, Kamis (20/6).

Selain itu, menurut Arista, regulasi penerbangan di Indonesia kurang mendukung keberlangsungan maskapai.

Menurut Arista, sebetulnya maskapai Lion Airlines dan Garuda Indonesia Group terus merugi, sehingga mereka memutuskan memainkan tarif batas atas yang memang tidak melanggar regulasi. Kedua maskapai itu pun tak mendapat teguran Kementerian Perhubungan.

“Maskapai akhirnya memainkan tarif batas atas, enggak mau main promosi lagi, dan main tiket promo gitu,” kata Arista.

Di sisi lain, terkait regulasi dan pertimbangan beban biaya operasional maskapai, seperti terminal bandara, jasa travel, dan tiket daring, Kodrat Wibowo menuturkan bahwa KPPU masih dalam tahap penyelidikan.

“Lion Air menunggak tagihan ke Angkasa Pura, kan aneh juga ya, kok bisa. Ada Sriwijaya dan Batavia yang rontok. Lalu mengapa dulu mereka berdiri dengan harga yang cukup sangat murah? Tiba-tiba kita sadar apakah harga yang mahal ini harga yang asli? Sebenarnya itu masih dalam tahap penyelidikan,” kata Kodrat.