Silmy Karim ungkap strategi benahi utang Krakatau Steel

PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS) tengah melakukan restrukturisasi utang perusahaan yang membuat KRAS merugi sejak 2012. Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim menyebut, sudah memiliki beberapa cara dan telah disepakati pada rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST).

“Solusi ini seharusnya sudah dikerjakan dari jauh-jauh hari,” ujar Silmy saat dijumpai usai RUPST di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Jumat (26/4).

Silmy mengungkapkan tiga strategi yang akan dilakukan Krakatau Steel yakni divestasi kepemilikan saham pada anak usaha KRAS melalui penjualan saham secara langsung, penerbitan dana infrastruktur (DINFRA), dan penerbitan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) dengan opsi buyback.

Untuk skema divestasi saham, jumlahnya sekitar US$1 miliar dan prosesnya dilakukan selama tiga tahun terhitung sejak 2019. Silmy menyebut, dalam kurun waktu tiga tahun itu, KRAS akan memperbaiki kinerja sehingga bisa mengoptimalkan nilai perusahaan.

"Divestasi anak usaha masih kami kaji, mana yang penuhi kriteria. Sekarang belum bisa diputuskan, karena kasihan juga kan mereka punya investor punya partner, dan ini pun ada klausal buyback," ucap Silmy.

Kemudian, penerbitan convertible bonds yang memiliki hak opsi konversi dengan saham perusahaan melalui mekanisme hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), termasuk jika diperlukan melakukan penerbitan instrumen pembiayaan lainnya yang akan dipergunakan untuk pelunasan convertible bonds.

Silmy menyebut, untuk skema convertible bond nilainya sekitar US$1 miliar. Tenornya selama lima tahun, tetapi bisa diperpanjang hingga 10 tahun.

"Convertible bond kan ada jangka waktunya lima tahun, bisa diperpanjang sampai 10 tahun, sehingga ini tidak memberatkan kinerja perusahaan," kata Silmy.

Adapun cara lain yakni penerbitan saham baru (right issue) yang hasilnya bisa digunakan untuk pelaksanaan opsi buyback divestasi kepemilikan saham perusahaan pada anak usaha.

Rencananya, hasil right issue tersebut bisa digunakan untuk membeli kembali saham anak usaha yang didivestasikan dan juga bisa untuk membayar convertible bond. "Tapi untuk right issue ini masih lama realisasinya, setelah menerbitkan convertible bond," ujar Silmy.

Meski demikian, Silmy mengaku pihaknya membutuhkan waktu cukup lama untuk restrukturisasi ini. Pasalnya, dalam proses tersebut KRAS harus melibatkan pihak perbankan baik lokal atau badan usaha milik negara (BUMN), ataupun bank asing.

Dengan cara restukturisasi utang ini, Silmy berharap pendapatan dan laba pun dapat meningkat pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya.

"Belum ada angka untuk targetnya, tapi diharapkan positif (laba dan pendapatan 2019). Buktinya tahun lalu saja meski merugi tapi jumlah berkurang dari tahun sebelumnya," kata Silmy.

Sebagai informasi, dalam laporan keuangan perusahan pada 2018, rugi bersih KRAS tercatat senilai US$74,82 juta, atau menurun dibandingkan 2017 senilai US$ 81,74 juta.

Namun untuk pendapatan, KRAS mencatatkan kenaikan 20% menjadi US$1,73 miliar, dibandingkan 2017 sebesar US$1,44 miliar. 

Sementara itu, utang sepanjang 2018 yang tercatat perseroan mencapai US$2,49 miliar. Jumlah ini membengkak 10,45% dibandingkan 2017 sebesar US$2,26 miliar.

Adapun utang jangka pendek yang dimiliki KRAS lebih besar dibandingkan utang jangka panjang.

Utang jangka pendek KRAS senilai US$1,59 miliar, naik 17,38% dibandingkan 2017 senilai US$1,36 miliar. Sementara utang jangka panjang pabrik baja pelat merah ini sebesar US$899,43 juta.

Adapun, beban pokok pendapatan membengkak menjadi US$1,58 miliar pada 2018, dari US$1,23 miliar pada 2017. Sepanjang 2018, KRAS mencatatkan total aset US$4,29 miliar, dengan total aset tidak lancar US$3,31 miliar dan total aset lancar US$ 989,72 juta. 

Selain itu, nilai kas dan setara kas turun menjadi senilai US$173,28 juta dari tahun sebelumnya US$280,87 juta.

Sementara itu, pada 2019 perseroan berencana untuk menambah jumlah porsi penjualan ekspor sebesar 650.000 ton HRC/P ke Malaysia, India dan negara lainnya. 

Pada Maret 2019 saja, KRAS telah mengekspor sebanyak 12.00 ton HRC/P ke Malaysia seiring dengan kebijakan otoritas setempat yang menyatakan dicabutnya aturan anti dumping bagi Indonesia lantaran tidak adanya produsen HRC di Malaysia.