Sri Mulyani: Bansos Rp110 T sudah menjangkau 60% masyarakat miskin

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bantuan sosial (bansos) dalam program jaring pengaman sosial (social safety net) sebesar Rp110 triliun yang dianggarkan pemerintah telah menjangkau hingga 60% masyarakat miskin di Indonesia.

“Dengan ekspansi bansos termasuk Kartu Prakerja kita perkirakan masyarakat yang mendapatkan bantuan mencapai 50% hingga 60% terbawah. Jadi lebih dari separuh rakyat kita tersentuh bansos,” katanya saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (30/4).

Sri Mulyani memaparkan anggaran Rp110 triliun tersebut terdiri dari Rp65 triliun untuk bansos, Rp25 triliun untuk kebutuhan pokok dan operasi pasar, dan Rp20 triliun untuk penyesuaian anggaran pendidikan.

Rinciannya, untuk dana jaring pengaman sosial sebesar Rp65 triliun sebesar Rp8,3 triliun diberi untuk program keluarga harapan (PKH), Kartu Sembako Rp15,5 triliun, Kartu Prakerja Rp10 triliun, dan diskon tarif listrik Rp3,5 triliun.

"Kalau Rp65 triliun dukungan tadi bisa mencakup 103 juta individu Indonesia yang mendapatkan bansos atau sekitar 29,1 juta keluarga. Ini sudah mencakup hampir di atas 40% terbawah dari penduduk Indonesia,” ujarnya.

Sementara, untuk insentif perumahan dianggarkan Rp1,5 triliun, bantuan sembako Jabodetabek dan bantuan tunai non-Jabodetabek Rp19,6 triliun, serta program lainnya Rp6,5 triliun.

Bantuan sembako untuk DKI akan diberikan bagi 1,3 juta penerima dan Bodetabek untuk 600.000 penerima di luar penerima PKH dan Kartu Sembako.

Sri Mulyani pun menuturkan program PKH telah menjangkau hampir 20% masyarakat termiskin, Kartu Sembako mencakup 35% masyarakat termiskin, dan diskon tarif listrik sudah termasuk 50% masyarakat terbawah.

Sementara itu, anggaran sebesar Rp25 triliun untuk kebutuhan pokok dan operasi pasar terdiri dari bantuan beras sebesar Rp10,5 triliun dan cadangan kebutuhan pokok dan operasi pasar Rp14,5 triliun.

Di samping itu, untuk bantuan tunai bagi masyarakat non-Jabodetabek yang akan diberikan di luar program PKH dan Kartu Sembako kepada 9 juta penerima, sehingga menjangkau hampir 50% kelompok terbawah.

Penerima bantuan sembako Jabodetabek dan bansos tunai non-Jabodetabek akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000, penerima Kartu Sembako mendapat bantuan Rp200.000, dan penerima Program Keluarga Harapan Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulannya. 

Lebih lanjut, Sri mengatakan, akan ada tambahan BLT dana desa yang mencakup 11 juta keluarga penerima dan Kartu Prakerja sebanyak 5,6 juta penerima sehingga jaring pengaman sosial diperkirakan akan menyentuh hingga 60% masyarakat kelompok terbawah.

Dia pun menyadari bahwa dengan banyaknya program jaring pengaman sosial dan kartu-kartu "sakti" pemerintah selalu ada kemungkinan penerima manfaat mendapatkan dobel bantuan.

"Kalau dilihat layer-layer bansos ini memang ada kemungkinan yang dapat double tapi kami mencoba memberikan bantalan sosial kepada masyarakat terdampak,” ujarnya.