Subsidi pulsa belajar online harus pikirkan daerah yang susah jaringan

Bantuan paket pulsa atau kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama masa pembelajaran jarak jauh (PJJ) siap meluncur dalam waktu dekat. Pemerintah menganggarkan Rp7,2 triliun untuk subsidi tersebut.

Komisi X DPR F-PPP Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan bantuan pulsa belajar tersebut harus tepat sasaran dan bermanfaat bagi guru dan peserta didik di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, perlu ada kebijakan khusus dalam penyaluran subsidi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) karena masing-masing operator seluler memiliki cakupan jaringan yang berbeda.

"Kami meminta pemberlakuan khusus terutama untuk wilayah 3T. Kalau di wilayah perkotaan, tentu ada internet. Tetapi kalau di daerah 3T, jaringan internet berbeda dengan kota," ujar Illiza saat dihubungi Alinea.id, Jakarta, Kamis (3/9).

Dalam program subsidi ini, siswa sekolah akan diberikan kuota internet gratis sebesar 35 Gigabyte (GB) per bulan, untuk guru sebesar 42GB per bulan, dan untuk mahasiswa serta dosen 50GB per bulan. Mekanismenya, sekolah akan mendata nomor handphone (HP) setiap peserta didik yang akan dimasukkan ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Satu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) hanya boleh memasukkan satu nomor handphone dan nomor ini akan diberikan kepada operator seluler.

Subsidi akan diberikan selama empat bulan, dari September hingga Desember 2020.

"Nomor handphone akan dilakukan verifikasi, setelah dinyatakan aktif, masih dimanfaatkan, maka akan langsung ditransfer kuotanya dan masuk ke data deposit," ujar Illiza.

Illiza mengatakan subsidi ini merupakan respons dari keluhan masyarakat terkait pelaksanaan PJJ yang disampaikan kepada Komisi X DPR. Setelah dilakukan pembahasan, akhirnya diputuskan kalau subsidi tidak diberikan dalam bentuk uang.

"Subsidi ini merupakan rekomendasi dari Panja PJJ Komisi X DPR karena banyak keluhan yang masuk soal PJJ," kata Illiza.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan pemerintah harus bermitra dengan operator telekomunikasi yang memiliki jaringan internet kuat dan stabil, jangkauan luas, serta punya kualitas terjamin agar proses belajar dapat berjalan lancar.

Menukil survei Ookla, Telkomsel menjadi salah satu operator yang memiliki jangkauan luas, tersedia di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Perusahaan memiliki lebih dari 228.000 BTS yang menjangkau 95% wilayah Indonesia. Selain itu, 20.000 BTS dan 1.083 BTS USO (Universal Service Obligation) milik Telkomsel telah menjangkau wilayah 3T serta perbatasan negara.

Dari segi kecepatan unduh, Telkomsel juga menjadi nomor satu di 74,31% atau 382 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Demikian juga dengan kecepatan unggah Telkomsel yang unggul pada posisi pertama di 278 kota/kabupaten atau sekitar 54,08% dan posisi kedua di 135 kota/kabupaten atau 26,26%. Selain dari sisi kecepatan unduh dan unggah, latensi jaringan Telkomsel di 282 kota/kabupaten atau 54,86% berada di atas operator lain.

Dian, Guru TK Bumi Bambini Children Center, Tangerang Selatan, Banten juga mengakui keunggulan Telkomsel. Selama PJJ, perempuan berusia 35 tahun itu menggunakan Telkomsel karena memiliki jaringan paling stabil dan kecepatan unggah paling kencang.

"Sebelumnya saya menggunakan Indosat, tapi sinyal suka hilang dan jaringan error," ujar Dian kepada Alinea.id.

Dian mengaku sudah mendaftar agar mendapatkan subsidi pulsa atau kuota internet dari pemerintah. Dia berharap bisa menjadi salah satu penerima manfaat bantuan tersebut sehingga meringankan bebannya dalam kegiatan belajar-mengajar.

Pentingnya jaringan internet juga dikatakan oleh Wakil Kepada Sekolah Bidang Humas SMAN 7 Pandeglang Banten Ginanjar Hambali. Ginanjar mengatakan masalah di daerah, terutama di tempatnya mengajar, bukan hanya soal biaya untuk membeli kuota, melainkan juga masalah sulitnya jaringan di beberapa wilayah sehingga ada siswa yang tidak dapat mengikuti PJJ melalui daring.

"Jadi permasalahan yang ada, pertama siswa punya ponsel tapi tidak bisa atau terbebani dengan membeli kuota, dan kedua masalah daerah mereka memang masuk dalam black spot atau daerah yang jaringan internetnya jelek," kata dia.

Jika dipersentase, jumlah siswa yang tinggal di daerah yang sulit jaringan memang tidak besar. Jumlahnya mungkin hanya 5% dari seluruh total siswa di SMAN 7. Namun kata dia, siswa tersebut tetap mesti diperhatikan dan harus mendapatkan hak pembelajaran yang sama seperti siswa yang lainnya.

"Jumlahnya memang tidak banyak, paling cuma 5% yang tinggal di daerah dengan jaringan yang buruk. Tapi mereka tetap tidak bisa diabaikan dan perlu solusi," ujarnya.

Ginanjar menuturkan pemerintah dalam hal ini Kemendikbud mesti memikirkan solusi untuk siswa daerah yang minim jaringan. Kebutuhan biaya kuota tentu tidak serta merta menyelesaikan atau dapat memastikan proses PJJ di daerah dapat berjalan dengan baik.