Substitusi impor hingga 35%, Kemenperin tekankan bukan antiimpor

Kementerian Perindustrian fokus menjalankan strategi pencapaian target substitusi impor hingga 35% pada 2022, sebagai langkah pemulihan ekonomi nasional. Guna mewujudkan sasaran tersebut, antara lain melalui peningkatan investasi baru, implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0, serta optimalisasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

“Kondisi pandemi Covid-19 membuat kita menyadari perlunya pendalaman struktur industri. Sehingga perlu upaya tepat untuk mengatasi ketergantungan impor,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/8).

Dalam hal ini, Kemenperin akan berkolaborasi dengan para stakeholder atau kementerian dan lembaga terkait untuk menyusun kebijakan dan peraturan dalam membangun ekosistem industri yang kondusif, sehingga meningkatkan kemandirian sektor manufaktur dalam negeri.

Menurut Menperin, pihaknya telah memetakan sektor-sektor yang perlu dipacu dalam target substitusi impor tersebut, di antaranya industri mesin, kimia, logam, elektronik, dan kendaraan bermotor.

“Langkah ini dijalankan secara simultan dengan upaya peningkatan utilisasi produksi seluruh sektor industri pengolahan dengan target hingga mencapai 85% di 2022,” jelasnya.

Namun demikian, Agus menekankan tidak antiimpor. Artinya, selama produk-produk yang belum bisa dihasilkan oleh industri di dalam negeri, seperti bahan baku dan barang modal, masih boleh dipasok dari luar negeri.

“Jadi, industri yang menghasilkan substitusi impor ini yang akan kami dorong untuk tumbuh. Kami proaktif menarik investasi baru di sektor-sektor tersebut,” imbuhnya.

Investasi baru dinilai akan memacu kebijakan hilirisasi di sektor industri sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang ada di dalam negeri.

Penurunan impor diharapkan berpengaruh pada peningkatan produksi 2020-2022. Dari simulasi yang telah dilakukan oleh Kemenperin, penurunan impor sebesar 35% di 2022 dapat meningkatkan produksi hingga 12,89%.

Dampak positif dari substitusi impor di sektor industri tersebut, antara lain adanya penyerapan tenaga kerja, terutama bagi mereka yang sebelumnya terdampak PHK. Selanjutnya, peningkatan kemampuan belanja dalam negeri dengan semakin bertambahnya tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dari sebuah produk yang dihasilkan sektor industri.

“Kemudian, peningkatan pasar ekspor bagi produk industri dalam negeri. Dengan pendalaman struktur industri sehingga kita tidak lagi bergantung pada negara lain,” ujar Menperin.

Adapun instrumen pengendalian impor dalam rangka mendukung program substitusi impor 35% pada 2022, meliputi larangan terbatas, pemberlakuan preshipment inspection, pengaturan entry point pelabuhan untuk komoditas tertentu ke luar pulau Jawa, pembenahan LSPro, serta mengembalikan dari pemeriksaan post-border ke border dan rasionalisasi Pusat Logistik Berikat.

Berikutnya, menaikkan tarif Most Favored Nation untuk komoditas strategis, menaikkan implementasi trade remedies (safeguard, antidumping, countervailing duty), SNI wajib atau technical barrier to trade, serta penerapan P3DN secara tegas dan konsisten.