Tekan pengangguran, Bupati Gowa dorong UMKM masuk e-katalog

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan meminta seluruh usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ada di wilayahnya masuk e-Katalog Pengadaan Barang dan Jasa. Dia mengatakan, upaya ini dilakukan untuk menekan angka pengangguran dan mengembangkan UMKM yang ada.

"Karena ketika UMKM kita maju, bisnisnya berkembang maka itu Insyaallah akan berkontribusi pada rekrutmen tenaga kerja sehingga Insyaallah kita bisa menekan angka pengangguran dan kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Gowa," tegas Adnan saat membuka Musrenbang RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2022, Kamis (24/3).

Adnan menjelaskan, upaya ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menginginkan untuk mencintai produk dalam negeri. Dirinya yakin mampu mengakomodir UMKM masuk e-Katalog sehingga di masa depan bisa lebih maju.

"Kami komitmen untuk mendaftarkan seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Gowa untuk masuk dalam e-Katalog, sehingga Insyallah seluruh UMKM kita yang ada di Kabupaten Gowa bisa lebih baik, lebih maju dan lebih jaya di masa yang akan datang," jelasnya.

Menurut Adnan, selama ini pembelanjaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa masih menggunakan produk dari luar daerah. Karena apa yang ada di dalam e-Katalog kebanyakan masih produk dari luar negeri ataupun luar daerah Kabupaten Gowa dan Sulawesi Selatan.

Adnan mencontohkan, pengadaan bangku pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Gowa masih membeli dari luar Kabupaten Gowa ataupun Sulawesi Selatan. Pada hal menurutnya banyak produk-produk dalam daerah yang memiliki kualitas bagus.

"Nah sekarang pemerintah pusat mengakomodir itu. Sehingga pengrajin-pengrajin yang ada di Kabupaten Gowa didaftarkan dalam e-Katalog ini sudah pasti harganya juga jauh lebih murah dibandingkan dengan kita membelanjakan di luar Kabupaten Gowa ataupun Sulawesi Selatan," tuturnya.

Lebih lanjut, Adnan meminta pembelanjaan barang dan jasa Pemkab Gowa tidak lagi di luar daerah. Misalnya pengadaan bangku pada Disdik harus menggunakan produk dalam daerah. 

"Sehingga ini bisa membangkitkan kembali produk dalam negeri dan kita kembali lebih cinta produk dalam negeri dan UMKM kita bisa berakselerasi dengan baik," pungkasnya.

Sebagai informasi, pemerintah pusat melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengeluarkan kebijakan untuk mengakomodir minimal 40 persen dalam e-Katalog adalah produk dalam negeri.