3 Fokus pidato Jusuf Kalla di Sidang Umum PBB ke-73

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menyampaikan tiga pernyataan sikap Indonesia dalam Sidang Umum PBB ke-73 di New York, Kamis (27/9). Pernyataan sikap tersebut sejalan dengan tema utama sidang tahunan tersebut, yaitu 'Making the United Nations relevant to all people: global leadership and shared responsibilities for peaceful, equitable, and sustainable societies'.

Hal pertama yang ditekankan oleh Wapres JK adalah terkait kepemimpinan dan tanggung jawab global sebagai penentu hasil dari cita-cita bersama untuk mencapai perdamaian abadi.

"Perdamaian, bukan hanya tentang tidak adanya perang, melainkan juga tentang komitmen untuk perdamaian yang membutuhkan upaya berkelanjutan menjaga stabilitas dan mencegah konflik. Semua itu harus dimulai dengan kepemimpinan sejati, di mulai dari rumah dan wilayah kita masing-masing. Tentu saja, untuk menguatkan hal itu, kita tidak dapat melakukannya sendiri," ujar Wapres JK dalam keterangan tertulis yang diterima Alinea.id, Jumat (28/9).

Wapres JK juga menegaskan bahwa perdamaian abadi merupakan perdamaian yang menjangkau seluruh wilayah di dunia, termasuk hingga ke Timur Tengah.

"Pusat perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah adalah persoalan Palestina. Komitmen kita untuk perdamaian akan dipertanyakan bila kita tidak mampu menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Untuk itu, kita yang berkumpul dalam komunitas internasional ini tidak boleh diam, kita harus mengupayakan negosiasi yang dapat mewujudkan solusi dua negara menjadi kenyataan," tambahnya.

Di luar tawaran solusi dua negara itu, Indonesia sendiri telah menyatakan sikapnya yang konsisten akan terus berdiri bersama rakyat Palestina sampai Palestina benar-benar merdeka.

Masih dalam pernyataan sikap soal perdamaian abadi, Wapres JK menyampaikan bahwa Indonesia siap mengirim 4.000 pasukan untuk berpartisipasi sebagai Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB pada tahun 2019. 

"Di tingkat global, Indonesia telah mendapatkan kehormatan untuk berkontribusi bersama Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB. Indonesia sendiri merupakan negara penyumbang kontribusi terbesar ke-8 di '9 UN Missions'. Untuk itu, kami tidak akan berhenti di situ, kami siap menyumbangkan 4.000 Pasukan Pemelihara Perdamaian pada tahun 2019, dengan peningkatan proporsi Pasukan Pemelihara Perdamaian perempuan," ungkapnya.

Pernyataan sikap kedua yang dituangkan Wapres JK dalam forum tersebut adalah terkait keberlanjutan dari sebuah perdamaian.

"Bila perdamaian sudah tercapai, akankah perdamaian itu cukup? Perdamaian seharusnya tidak berakhir begitu saja, perdamaian seharusnya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan. Perdamaian dan pembangunan harus berjalan seiring untuk saling memperkuat. Karena alasan inilah komitmen pembangunan berkelanjutan bersama telah disepakati. '2030 Agenda for Sustainable Development' dan 'Paris Agreement on Climate Change' serta instrumen global terkait migrasi yang akan diadopsi di Marrakesh bulan Desember mendatang merupakan tiga contoh nyata terkait komitmen itu," papar JK.

Namun, nyatanya pembentukan komitmen bersama saja belumlah cukup. Konflik berkepanjangan, ketidakstabilan, dan persoalan lainnya telah menghambat upaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Untuk mengatasi itu, Indonesia bertekad mengambil langkah konkret yaitu melalui 'South-South and Triangular Cooperation'.

"Indonesia telah menawarkan lebih dari 500 program pengembangan kapasitas dengan lebih dari 6.000 peserta di seluruh dunia, mulai dari Asia-Afrika hingga Pasifik Selatan ke Karibia. Kami juga akan segera meluncurkan 'the Indonesia Aid for Development' untuk memperkuat pengiriman bantuan internasional. Kami juga akan mengadakan Dialog Infrastruktur Indonesia-Afrika tahun depan untuk mempercepat pembangunan di Afrika, serta kami juga akan menyelenggarakan The convening of the Archipelagic and Islands States Conference and Our Ocean Conference bulan depan sebagai bukti dari kepemimpinan dan komitmen kami dalam menangani masalah-masalah yang ada," tuturnya.

Pernyataan sikap Indonesia terakhir yang juga dijabarkan oleh Wapres JK adalah terkait keadilan.

"Perdamaian dan pembangunan hanya bisa berlanjut jika kita memiliki masyarakat yang adil, inklusif, demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Segala macam bentuk ketidakadilan, eksklusivitas, kemiskinan ekstrem, buta huruf, dan pengangguran kaum muda yang massif harus dicabut dengan cara meningkatkan berbagai macam upaya pendekatan," imbuhnya.

Wapres JK pun kemudian membawa kasus bom bunuh diri yang melibatkan satu keluarga di Surabaya beberapa waktu lalu sebagai contoh perubahan dari tantangan dunia yang ada.

"Serangan teroris terakhir di Surabaya, Indonesia telah menunjukkan bahwa evolusi kekerasan dari terorisme sendiri tidak mengenal batas. Melibatkan anak-anak sebagai senjata tidak pernah dibenarkan. Namun, serangan ini justru memperkuat tekad kami untuk bekerja sama lebih erat lagi dengan komunitas internasional. Indonesia tidak akan tinggal diam. Indonesia tidak akan membiarkan negara mana pun merusak integritas teritorialnya. Seperti halnya negara berdaulat lainnya, Indonesia secara teguh akan membela integritas teritorialnya," tegas JK.

Untuk itu, demi mewujudkan keadilan di tengah tantangan baru tersebut, Wapres JK menyarankan adanya reformasi PBB demi menjawab tantangan-tantangan global yang tak terkira ke depannya.

"Masyarakat yang damai, adil, dan berkelanjutan tentunya membutuhkan PBB yang lebih responsif, bertanggung jawab, dan kredibel. PBB harus menunjukkan kepemimpinannya. Inilah sebabnya mengapa reformasi PBB tidak bisa dihindari dan Indonesia siap untuk berkontribusi pada tujuan mulia ini demi kemanusiaan," pungkasnya.