9 kelompok anti pemerintah Ethiopia akan membentuk aliansi

Sembilan faksi anti-pemerintah di Ethiopia akan membentuk sebuah aliansi pada Jumat (5/11). Hal itu, dikarenakan  tekanan meningkat pada Perdana Menteri, Abiy Ahmed dengan pasukan pemberontak maju menuju ibu kota.

Dua dari sembilan kelompok itu, Tentara Pembebasan Oromo (OLA) dan Gerakan Demokratik Agaw (ADM), mengkonfirmasi kepada media bahwa pengumuman itu asli. Beberapa kelompok memiliki pejuang bersenjata meskipun belum jelas apakah mereka semua melakukannya.

Juru bicara pemerintah dan Kemenerian Luar Negeri (Kemenlu) tidak memberikan tanggapan mengenai aliansi tersebut.

Negara-negara Afrika dan Barat menyerukan gencatan senjata segera di Ethiopia setelah pasukan Tigrayan dari utara mengatakan mereka membuat kemajuan menuju ibu kota minggu ini.

Menteri Luar Negeri (Menlu) AS, Antony Blinken, menyatakan, dalam sebuah tweet pada Kamis malam bahwa konflik di Ethiopia harus segera diakhiri. Ia juga mengatakan, negosiasi perdamaian harus segera dimulai tanpa prasyarat dalam mengejar gencatan senjata.

Aliansi ini dibentuk saat Utusan Khusus AS untuk Tanduk Afrika, Jeffrey Feltman, melakukan kunjungan dua hari ke Addis Ababa. Tidak jelas apakah utusan AS akan bertemu Abiy. Juru bicaranya mengatakan dia tidak memiliki informasi tentang itu.

Aliansi baru, yang disebut Front Persatuan Pasukan Federalis dan Konfederasi Ethiopia, termasuk TPLF, yang telah memerangi pemerintah Abiy selama setahun dalam perang yang telah menewaskan ribuan orang dan memaksa lebih dari dua juta orang mengungsi dari rumah mereka.

Juru bicara TPLF, Getachew Reda, tidak menanggapi permintaan komentar. Kelompok-kelompok itu akan mengadakan upacara penandatanganan pada Jumat di Washington, kata mereka dalam pengumuman itu.

Kelompok tersebut, mengatakan front dibentuk untuk membalikkan efek berbahaya dari pemerintahan Abiy Ahmed pada rakyat Ethiopia dan sekitarnya. Front juga dibentuk sebagai pengakuan atas kebutuhan besar untuk berkolaborasi dan bergabung menuju transisi yang aman di negara tersebut. (Sumber: reuters)