Aksi protes penggantian nama Makedonia berujung ricuh

Kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan unjuk rasa di depan gedung parlemen Yunani pada Minggu (20/1). Puluhan ribu warga Yunani berkumpul di Athena, berdemonstrasi menentang penggantian nama Makedonia.

Polisi menyatakan, 10 petugas terluka dalam bentrokan dengan demonstran setelah diserang dengan batu dan bom molotov.

Aksi protes ini dilakukan menjelang pemungutan suara parlemen pada pekan depan untuk meratifikasi Kesepakatan Prespes yang menjadi dasar penggantian nama Makedonia menjadi Makedonia Utara. 

Sejak lama nama 'Makedonia' menjadi objek sengketa antara Yunani dan Makedonia karena salah satu provinsi di Yunani menggunakan nama yang sama. 

Penggunaan nama yang sama oleh masyarakat Yunani dinilai sebagai bentuk perampasan warisan mereka.

"Kita tidak dapat menyetujui perjanjian ini, untuk memberikan Makedonia kita, sejarah kita," ujar salah satu demonstran, Amalia Savrami. "Makedonia milik Yunani, titik."

Nama resmi Makedonia sendiri adalah Bekas Republik Yugoslavia Makedonia (FYROM). Mereka berganti nama menjadi Makedonia setelah berpisah dari Yugoslavia.

Kesepakatan Prespes yang ditandatangani oleh pemerintah kedua negara membuka kesempatan Makedonia untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa.

Perdana Menteri Makedonia Zoran Zaev telah berupaya untuk mempercepat upaya negara itu untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO dan bekerja untuk menyelesaikan perselisihan nama yang telah berlangsung beberapa dekade dengan Yunani.

Penyelesaian perselisihan ini dinilai sebagai keberhasilan oleh Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras, yang baru pekan lalu lolos dari mosi tidak percaya setelah koalisinya menarik dukungan.

"Kesepakatan Prespes adalah langkah bersejarah tidak hanya untuk kedua negara dan wilayah yang lebih luas, tetapi untuk Eropa secara keseluruhan. Ini memperkuat hubungan persahabatan, kerja sama, dan stabilitas," jelas PM Tsipras.

Diplomat PBB Matthew Nimetz, yang menengahi pembicaraan antara kedua negara, menuturkan dia menantikan ratifikasi perjanjian ini.

"PBB tetap berkomitmen untuk bekerja dengan kedua pihak dalam akhirnya menyelesaikan perbedaan di antara mereka," katanya dalam sebuah pernyataan.

Sumber : Reuters