Indonesia pertimbangkan penangguhan pengiriman TKI ke Hong Kong

Pelaksana tugas juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah mengatakan ada diskusi lintas kementerian untuk mempertimbangkan penangguhan pengiriman TKI ke Hong Kong. Sampai saat ini TKI yang berada di sana belum menghadapi permasalahan.

"Kami akan terus memantau, mengevaluasi dan melihat perkembangan kondisi keamanan di Hong Kong untuk mempertimbangkan pengiriman pekerja migran ke sana," kata Faizasyah dalam konferensi pers di Kemlu RI, Jakarta, Kamis (15/8).

Pemantauan dan perkembangan kondisi itu, jelasnya, berdasarkan informasi yang diterima dari KJRI Hong Kong.

Faizasyah mengatakan bahwa KJRI Hong Kong menjadi mata dan telinga pemerintah Indonesia. Mereka yang memberikan masukan pada titik mana Indonesia pantas menurunkan atau menangguhkan pengiriman tenaga kerja ke kota itu.

Secara garis besar, dia menegaskan TKI di Hong Kong tidak ada yang mengalami permasalahan.

"Mereka masih bisa melakukan aktivitas kerja dan tidak menjadi subjek demonstrasi," sambungnya.

Faizasyah menyatakan, sejak demonstrasi merebak di Hong Kong, KJRI selalu mengingatkan agar TKI tidak ikut serta dalam kegiatan demonstrasi. Dia mengimbau agar WNI patuh pada hukum yang berlaku di Hong Kong.

"Apabila ikut dalam kegiatan yang bersifat politik atau demonstrasi, imbasnya akan ditanggung oleh yang bersangkutan," kata Faizasyah.

Pada Rabu (14/8), Indonesia mengeluarkan imbauan perjalanan bagi WNI yang berada atau hendak bepergian ke Hong Kong.

Faizasyah menyebut, imbauan itu dikeluarkan karena unjuk rasa di Bandara Internasional Hong Kong mengganggu operasional bandara. Sejumlah WNI ikut merasakan dampaknya menyusul dibatalkannya penerbangan mereka.

"Indonesia memberikan perhatian besar karena adanya WNI yang terdampak aksi demonstrasi yang sejak Jumat (9/8) dilakukan di kawasan bandara," jelas dia.

Sejalan dengan imbauan terbaru itu, Kemlu RI meminta KJRI Hong Kong untuk melakukan langkah-langkah pertolongan awal dengan membuka meja bantuan (help desk) di bandara. Help desk menjadi tempat bagi WNI yang terdampak demonstrasi untuk meminta pertolongan kepada pejabat KJRI Hong Kong yang bertugas.

Faizasyah menyebut bahwa help desk tersebut merupakan suatu terobosan yang dapat terwujud karena kedekatan hubungan Indonesia dengan otoritas Hong Kong dan pengelola bandara. 

"Staf KJRI Hong Kong ada sekitar 55 orang, mereka menangani kurang lebih 140.000 WNI di kota itu. Bisa dibayangkan besarnya tantangan yang mereka hadapi," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI Judha Nugraha menyatakan pemerintah hanya dapat mengimbau WNI untuk menunda perjalanan ke Hong Kong.

"Kami menyampaikan agar WNI mencermati perkembangan kondisi di sana, terutama di bandara. Jika rencana perjalanan tidak bersifat mendesak, kami mengimbau agar perjalanan ditunda terlebih dahulu sampai situasi lebih kondusif," kata Judha.

Judha menjelaskan, Indonesia tidak memiliki istilah travel warning bagi WNI. Indonesia menyebut pengumuman itu sebagai imbauan perjalanan karena secara hukum, pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melarang WNI bepergian ke suatu tempat.

"Yang bisa kami sampaikan hanya imbauan agar WNI dapat mengambil keputusan yang tepat," lanjutnya.

Kehadiran paramiliter China di perbatasan dengan Hong Kong

Ratusan anggota Kepolisian Bersenjata Rakyat (PAP) China dilaporkan melakukan latihan pada Kamis di sebuah stadion olahraga di Kota Shenzhen. Reuters menyatakan bahwa sejumlah pria yang mengenakan seragam bersiaga di sekitar stadion dan terdengar suara teriakan serta peluit dari dalam stadion.

Tempat parkir stadion dipenuhi dengan lebih dari 100 kendaraan paramiliter, termasuk truk pengangkut pasukan, kendaraan lapis baja, bus dan jip. Setidaknya dua kendaraan membawa meriam air.

Pasukan PAP berbaris masuk dan keluar dari stadion, beberapa mengenakan seragam dan yang lainnya hanya memakai kaus hitam.

Sebelumnya pada awal pekan ini, media pemerintah China, The Global Times, merilis video yang memperlihatkan konvoi kendaraan lapis baja melintasi Shenzhen. Surat kabar itu mengatakan kendaraan tersebut milik PAP dan telah berkumpul untuk melakukan latihan skala besar.

Orang-orang yang bekerja di sekitar stadion mengatakan tingkat aktivitas PAP lebih tinggi dari yang pernah mereka lihat sebelumnya. Masyarakat sekitar diminta untuk tidak mengambil foto kendaraan paramiliter.

Pada Rabu, Kementerian Luar Negeri AS mengatakan sangat prihatin dengan laporan bahwa pasukan China berkumpul di kota perbatasan dengan Hong Kong dan mendesak pemerintah kota untuk menghormati kebebasan berbicara.

Beijing telah berulang kali mengingatkan Washington untuk tidak ikut campur dalam masalah internalnya.

Para diplomat di Hong Kong meyakini bahwa China sadar pengerahan pasukan ke Hong Kong akan menghancurkan kepercayaan internasional pada prinsip "satu negara, dua sistem". 

Hong Kong telah menjadi bagian dari China sejak 1997 di bawah prinsip "satu negara, dua sistem", yang memungkinkan kota tersebut menikmati kebebasan yang tidak diizinkan di Tiongkok.

"Kami melihat perkembangan terbaru dari China sepertinya hanya dirancang untuk mengirim pesan kepada Hong Kong," ungkap seorang diplomat senior Barat di Hong Kong yang berbicara dengan syarat anonim.

Protes lebih lanjut

Reuters melaporkan bahwa Hong Kong bersiap untuk menghadapi demonstrasi lebih lanjut yang diperkirakan akan berlangsung selama akhir pekan ini.

Sejumlah protes direncanakan akan berlangsung di berbagai distrik di Hong Kong mulai Kamis. Aksi unjuk rasa itu termasuk demonstrasi guru dan protes para pecinta hewan yang kesal karena hewan peliharaan mereka terluka akibat gas air mata polisi. Protes lainnya akan berlangsung pada Minggu (18/8).

Demonstran diperkirakan akan berkumpul di sebuah gedung pemerintah di distrik Wan Chai pada Kamis malam waktu setempat.

Mereka masih mendesak pemerintah untuk mendengarkan lima tuntutan mereka, termasuk pencabutan RUU ekstradisi secara resmi dan pengunduran diri Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam.

Tuntutan lainnya termasuk penghentian deskripsi protes sebagai "kerusuhan", membatalkan dakwaan terhadap pengunjuk rasa yang ditangkap, dan penyelidikan independen terhadap dugaan kekerasan polisi.

Sebelumnya, pada Rabu, China menyatakan bahwa protes Hong Kong mirip aksi terorisme.

Serangkaian demonstrasi yang telah berlangsung selama 10 pekan itu menjerumuskan Hong Kong ke dalam krisis politik terburuknya sejak 1997.

Donald Trump menawarkan pertemuan personal kepada Presiden China Xi Jinping untuk membahas krisis politik terburuk yang tengah melanda Hong Kong. Penawaran tersebut disampaikan Trump lewat Twitter.

"Saya mengenal Presiden Xi dengan sangat baik. Dia seorang pemimpin hebat yang sangat menghargai rakyatnya ... Saya tidak memiliki keraguan jika Presiden Xi ingin menyelesaikan masalah Hong Kong dengan cepat dan manusiawi, maka dia dapat melakukannya. Mau bertemu secara personal?," demikian twit Trump.

I know President Xi of China very well. He is a great leader who very much has the respect of his people. He is also a good man in a “tough business.” I have ZERO doubt that if President Xi wants to quickly and humanely solve the Hong Kong problem, he can do it. Personal meeting? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2019

Seruan internasional tidak hanya datang dari AS. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian meminta pihak berwenang di Hong Kong untuk berdialog dengan para pengunjuk rasa demi menemukan solusi damai.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pun mendesak China untuk menangani protes dengan bijaksana. Sementara itu, Kamar Dagang Australia di Hong Kong meminta semua pihak untuk terlibat dalam pembicaraan konstruktif demi memulihkan posisi kota itu sebagai pusat bisnis internasional.