Junta Myanmar kewalahan hadapi serangan pemberontak

Junta Myanmar telah melaporkan “serangan besar-besaran” yang dilakukan pemberontak dan meminta staf pemerintah untuk bersiap menghadapi keadaan darurat, kata seorang pejabat pada hari Kamis (16/11). Sementara media menyiarkan seruan bagi mereka yang memiliki pengalaman militer untuk bersiap angkat senjata.

Militer Myanmar memerangi etnis minoritas dan pemberontakan lainnya selama beberapa dekade. Kudeta pada tahun 2021 telah menghasilkan koordinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya antara kekuatan anti-militer yang menjadi tantangan terbesar bagi tentara selama bertahun-tahun.

Juru bicara junta Zaw Min Tun mengatakan militer menghadapi "serangan hebat dari sejumlah besar tentara pemberontak bersenjata" di Negara Bagian Shan di timur laut, Negara Bagian Kayah di timur, dan Negara Bagian Rakhine di barat.

Menurut Zaw Min Tun, beberapa posisi militer telah dievakuasi dan pemberontak telah menggunakan drone untuk menjatuhkan ratusan bom di pos-pos militer.

“Kami segera mengambil tindakan untuk melindungi diri dari serangan bom drone secara efektif,” kata juru bicara junta pada Rabu malam.

Di ibu kota, Naypyitaw, staf pemerintah telah diperintahkan untuk membentuk unit untuk menanggapi situasi "darurat", kata Tin Maung Swe, sekretaris Dewan Naypyitaw.

Dia membantah bahwa perintah itu merupakan respons terhadap situasi keamanan, dan mengatakan ibu kota dalam keadaan tenang.

“Ini adalah rencana untuk membantu jika terjadi keadaan darurat, khususnya bencana alam,” kata Tin Maung Swe kepada Reuters.

Pemerintahan paralel yang dibentuk oleh politisi pro-demokrasi untuk menentang militer, dan bersekutu dengan beberapa faksi pemberontak, telah meluncurkan kampanye "Road to Naypyitaw" yang dikatakan bertujuan untuk mengambil kendali ibu kota.

Secara terpisah, Dewan Administrasi Negara (SAC) militer, dalam perintahnya pada hari Rabu, mengatakan semua orang yang memiliki pelatihan dasar militer harus siap untuk berangkat dan bertugas, media Khit Thit melaporkan.

Reuters tidak dapat memverifikasi dokumen tersebut secara independen.

Kekhawatiran PBB

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta tahun 2021, ketika militer menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi, mengakhiri satu dekade reformasi demokrasi tentatif.

Militer memerintah Myanmar dengan tangan besi selama 50 tahun setelah merebut kekuasaan pada tahun 1962, dan bersikeras bahwa mereka satu-satunya institusi yang mampu menyatukan negara yang majemuk ini.

Kudeta tahun 2021 menghancurkan harapan akan reformasi dan memicu gelombang besar oposisi yang menyatukan aktivis pro-demokrasi di kota-kota dengan kekuatan etnis minoritas yang berjuang untuk menentukan nasib sendiri di daerah pedalaman.

Bentrokan telah mengirim pengungsi ke seluruh negara tetangga Myanmar, termasuk ribuan orang yang melarikan diri ke India dalam beberapa hari terakhir dari pertempuran di Negara Bagian Chin di barat laut.

Pemerintah Barat telah menerapkan kembali sanksi terhadap junta Myanmar sebagai tanggapan atas kudeta dan tindakan keras terhadap protes dan menuntut pembebasan Suu Kyi serta politisi dan aktivis pro-demokrasi lainnya.

Negara-negara tetangga Myanmar di Asia Tenggara telah mencoba mendorong proses perdamaian tetapi para jenderal mengabaikan upaya mereka.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sangat prihatin dengan “perluasan konflik di Myanmar” dan menyerukan semua pihak untuk melindungi warga sipil, kata seorang juru bicara.

“Jumlah pengungsi di Myanmar kini melebihi 2 juta orang,” kata juru bicara tersebut.

Kelompok pemberontak Tentara Arakan (AA) yang memperjuangkan otonomi di Negara Bagian Rakhine mengatakan pada hari Rabu bahwa puluhan polisi dan militer telah menyerah atau ditangkap ketika pasukan mereka bergerak maju.

Juru bicara junta mengecam kelompok tersebut dengan mengatakan bahwa mereka “menghancurkan” Negara Bagian Rakhine.

Secara terpisah, sebuah video yang diposting di media sosial oleh pasukan anti-militer di Negara Bagian Kayah, dan diverifikasi oleh Reuters, menunjukkan pasukan junta yang terluka menyerah kepada pemberontak, yang terlihat menawarkan bantuan medis.

"Kami siap menembakmu sekarang, tapi kami tidak akan melakukan itu. Kamu mengibarkan bendera putih dan menyerah, tidak akan terjadi apa-apa padamu," seorang pejuang yang mengidentifikasi dirinya sebagai wakil panglima pemberontak Karenni Angkatan Pertahanan Nasional terdengar memberi tahu tentara junta.

Seluruh batalyon tentara Myanmar yang bermarkas di dekat perbatasan China menyerah kepada aliansi kelompok etnis bersenjata yang melancarkan serangan mendadak bulan lalu terhadap militer, kata juru bicara salah satu kelompok bersenjata pada Rabu.

Penyerahan 261 orang – 127 tentara dan 134 anggota keluarga mereka – dari batalion infanteri di negara bagian Shan timur laut tampaknya menjadi yang terbesar yang dilakukan pasukan reguler sejak konflik bersenjata yang meluas di Myanmar pecah pada tahun 2021 setelah militer merebut kekuasaan dari pemilu pemerintahan Aung San Suu Kyi pada bulan Februari tahun itu.

Aliansi tersebut berharap dapat segera merebut Laukkaing, kota besar di wilayah tersebut, kata juru bicara tersebut.

Penyerahan tersebut – yang belum diumumkan oleh pemerintah militer dan tidak dapat dikonfirmasi secara independen oleh The Associated Press – terjadi dua pekan setelah Tentara Arakan, Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar dan Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang, menamakan diri mereka Aliansi Tiga Persaudaraan, melancarkan serangan terkoordinasi terhadap pemerintah militer pada 27 Oktober.

Aliansi tersebut telah mengklaim kemenangan yang luas dan pemerintah militer membuat pengakuan yang jarang terjadi pada tanggal 2 November bahwa mereka telah kehilangan kendali atas tiga kota, salah satunya adalah perbatasan utama untuk perdagangan dengan China.

Serangan di bagian utara negara bagian Shan dipandang sebagai tantangan besar bagi tentara, yang telah berjuang untuk membendung pemberontakan nasional yang dilakukan oleh anggota Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF), sebuah kelompok bersenjata pro-demokrasi yang didirikan setelah pengambilalihan tentara pada tahun 2021. 

Berbagai kelompok PDF yang beroperasi di seluruh negeri telah bergabung dengan kelompok etnis bersenjata yang terorganisir dengan baik dan tangguh dalam pertempuran – termasuk kelompok yang tergabung dalam Aliansi Tiga Persaudaraan – yang telah berjuang melawan pemerintah pusat Myanmar untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar selama beberapa dekade.

Pemerintah militer menghadapi tantangan lain pada hari Senin ketika Tentara Arakan melancarkan serangan mendadak terhadap sasaran militer di lima kota kecil di negara bagian Rakhine, Myanmar barat. Gencatan senjata selama setahun sebelumnya telah diumumkan di negara bagian tersebut antara pemerintah militer dan Tentara Arakan.

Le Kyar Wai, juru bicara Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar, mengatakan kepada AP pada hari Rabu bahwa setiap tentara yang menyerah di negara bagian Shan, termasuk komandannya, dianugerahi 1 juta kyat (sekitar US$480) dan anggota keluarga mereka masing-masing diberikan 1 juta kyat (sekitar US$480). 100.000 kyat (US$48).

“Kami memberikan perawatan medis kepada yang terluka. Kami mengantarkan mereka dengan selamat ke tujuan yang mereka inginkan,” kata Le Kyar Wai, dilansir NBC News.

Ia menambahkan bahwa kelompok aliansi berencana segera melancarkan operasi untuk merebut Laukkaing setelah mereka mengepung kota tersebut.

Laukkaing dikenal sebagai kota bagi perusahaan kriminal terorganisir besar termasuk operasi penipuan dunia maya yang dikendalikan oleh investor China yang bekerja sama dengan panglima perang lokal Myanmar.

Pemerintah China dalam beberapa pekan terakhir telah mendorong tindakan keras terhadap operasi ini, dan ribuan orang yang terlibat telah dipulangkan ke China. Banyak orang yang terlibat dalam penipuan ini ditipu untuk bekerja pada mereka dan kemudian ditahan di luar keinginan mereka.

Aliansi Tiga Persaudaraan telah mengumumkan bahwa salah satu tujuan serangan mereka pada 27 Oktober adalah untuk menindak operasi penipuan tersebut. Le Kyar Wai mengatakan aliansi tersebut akan menyelamatkan orang-orang yang ditahan oleh pusat penipuan, menangkap orang-orang di balik operasi tersebut dan memindahkan mereka ke pihak berwenang terkait, yang tidak dia sebutkan secara spesifik tetapi mungkin yang dimaksud adalah pejabat penegak hukum China.

Para prajurit yang menyerah bukanlah orang pertama yang meletakkan senjatanya kepada kelompok aliansi di negara bagian Shan. Pada tanggal 30 Oktober, 41 tentara dari batalion infanteri lain yang bermarkas di dekat kota Kunlong menyerah kepada mereka. Secara total, lebih dari 200 tentara dan polisi telah menyerah kepada kelompok aliansi tersebut sejak 31 Oktober, kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa.

Sejak serangan dimulai bulan lalu, tentara dan polisi juga telah menyerah di negara bagian Karen, Kayah, Rakhine, dan Chin serta wilayah Sagaing, menurut kelompok etnis bersenjata dan media lokal independen.(nbcnews,reuters)