Akui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Palestina kecam Honduras dan Nauru

Kementerian Luar Negeri Palestina akan mengajukan keluhan resmi terhadap Honduras kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres. 

Keluhan itu merupakan respons atas langkah Honduras yang secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Keputusan itu sebagai serangan langsung terhadap rakyat Palestina. 

"Honduras telah bersekutu dengan negara-negara jahat yang mengabaikan dan merusak pendirian hukum internasional," tutur pejabat senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Hanan Ashrawi, Kamis (29/8). 

Sebelumnya, Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez mengatakan dia akan mengunjungi Israel dan menghadiri peresmian kantor diplomatiknya di Yerusalem. 

"Ini merupakan pengakuan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel," kata dia.

Akibat langkah ini, Ashrawi mengatakan, Palestina akan menilai kembali hubungannya dengan Honduras.

Selain Honduras, Ashrawi juga mengecam negara kecil di Pulau Pasifik, Nauru, yang baru-baru ini juga mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Nauru juga melanggar kewajibannya di bawah hukum internasional dan Piagam PBB dan harus bertanggung jawab atas pelanggaran ini," kata dia.

Nauru merupakan rumah bagi sekitar 13.000 orang. Negara itu memberikan surat kepada misi Israel di PBB pada 16 Agustus yang menyatakan mereka mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. 

Dalam unggahan di akun Twitternya, Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Israel Yuval Rotem menyebut tindakan Nauru mencerminkan hubungan dekat dan persahabatan antara kedua negara.

Pada Desember 2017, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat keputusan kontroversial dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. 

Trump juga mengumumkan rencana untuk memindahkan kedutaan negaranya dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mendorong negara-negara lain untuk mengambil langkah serupa. (Al Jazeera)