Perdana Menteri Palestina mundur

Pemerintahan Otoritas Palestina pimpinan Perdana Menteri Rami Hamdallah mengumumkan telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Mahmoud Abbas pada Selasa (29/1). Dan Presiden Abbas menerimanya.

Pada Selasa malam, kantor berita Wafa membenarkan Abbas telah menerima pengunduran diri Hamdallah dan jajarannya. Meski demikian, dia meminta pemerintah dilanjutkan sampai yang baru dibentuk.

Keputusan Hamdallah untuk mundur terjadi dua hari setelah Komite Sentral Fatah merekomendasikan pembentukan pemerintah baru yang terdiri dari perwakilan faksi-faksi di PLO dan tokoh-tokoh independen.

Analis memandang pengunduran diri Hamdallah setelah lima tahun menjabat adalah bagian dari upaya Abbas untuk lebih mengisolasi saingan politiknya, Hamas, yang memerintah Jalur Gaza.

Abbas dinilai melihat pembentukan pemerintahan baru sebagai langkah menuju pemilihan parlemen yang belum diadakan sejak 2006 karena perpecahan politik.

Tidak jelas bagaimana perubahan pemerintah dapat berdampak pada kebijakan.

Hamas mengutuk pengunduran diri Hamdallah, dengan mengatakan Abbas berusaha untuk mendirikan "pemerintah separatis" untuk melayani kepentingannya.

"Rakyat kami membutuhkan pemerintahan persatuan nasional," kata juru bicara Fawzi Barhoum.

'Pemilihan parlemen baru'

Hamdallah, yang merupakan mantan presiden al-Najah National University, telah menjadi perdana menteri sejak 2013. Dia sempat mengundurkan diri dua pekan setelah diangkat pada Juni tahun itu, sebelum akhirnya kembali ke kursi PM satu bulan setengah kemudian.

Meski memiliki PM, Abbas tetap menjadi pengambil keputusan utama dan perwakilan untuk tampil di panggung-panggung internasional.

Para pejabat Fatah menuturkan, mereka telah memulai konsultasi mengenai pembentukan pemerintahan baru, meskipun tidak ada jangka waktu yang diumumkan.

"Presiden akan memulai konsultasi untuk membentuk pemerintahan politik yang dibentuk dari faksi-faksi PLO yang akan mempersiapkan diri untuk penyelenggaraan pemilihan parlemen baru," tutur Abbas.

PLO sendiri tidak termasuk Hamas atau sekutunya, Jihad Islam.

Upaya pembunuhan

Fatah dan Hamas terlibat dalam perseteruan sengit sejak 2006, ketika Hamas memenangkan pemilihan parlemen yang hasilnya tidak diakui oleh Fatah.

Konflik bersenjata langsung pada tahun 2007 menyebabkan perpecahan dalam pemerintahan di wilayah Palestina yang diduduki, dengan Abbas mempertahankan pemerintahan sendiri yang terbatas di Tepi Barat yang diduduki dan Hamas memegang kendali di Gaza.

Pemerintah Hamdallah telah menghadapi protes besar atas usulan undang-undang jaminan sosial yang akan memaksa pengusaha dan karyawan swasta membayar ke lembaga yang dikelola pemerintah.

Pada Senin (28/1) malam Abbas mengeluarkan keputusan untuk menunda proposal tersebut.

Berbagai upaya untuk mencapai kesepakatan rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas gagal.

Pada Juni 2014, Hamdallah membentuk apa yang disebut sebagai pemerintah persatuan nasional setelah kesepakatan rekonsiliasi yang penting antara Fatah dan Hamas, tetapi kesepakatan itu dengan cepat gagal di tengah intensnya tindakan keras Israel tahun itu yang meningkat menjadi perang yang menghancurkan di Gaza.

Sejak itu hubungan kembali memburuk dan Hamdallah selamat dari upaya pembunuhan pada tahun 2018 ketika sebuah ledakan menghantam konvoinya selama kunjungan yang jarang ke Gaza, yang dikuasai Hamas.

Pejabat pemerintah Palestina menuduh Hamas bertanggung jawab, sementara Partai Islam menyalahkan Israel.

Abbas telah mengambil serangkaian tindakan hukuman dalam beberapa tahun terakhir untuk mencoba memaksa Hamas menyerahkan tampuk kekuasaan di Gaza, termasuk menangguhkan pembayaran upah dan menghentikan pasokan bahan bakar.

Analis mengatakan tindakan seperti itu meningkatkan penderitaan di Gaza, yang sudah berada di bawah blokade Israel yang melumpuhkan.

Bulan lalu, Abbas mengumumkan bahwa Dewan Legislatif Palestina (PLC) akan dibubarkan, yang katanya akan membuka jalan bagi pemilihan baru dan mengakhiri kebuntuan politik.

Tawaran itu telah dilihat sebagai upaya Abbas untuk mengonsolidasikan kekuasaan atas seluruh organ PA.

Abbas terpilih pada 2005 untuk masa jabatan empat tahun pertama. Tidak ada pemilihan presiden yang diadakan sejak saat itu.

PA telah banyak mendapat kritik karena koordinasi keamanannya dengan Israel dan dianggap gagal mewujudkan pembentukan negara Palestina merdeka.

Jajak pendapat rutin oleh Palestinian Centre for Policy and Survey Research menunjukkan bahwa sekitar dua pertiga responden ingin Abbas mengundurkan diri. (Middle East Eye)