Perdebatan jilbab di Belgia setelah mundurnya Ishane Haouach
Dalam keterangan pengunduran dirinya, Haouach mengatakan ingin melindungi dirinya dari pelecehan dunia maya dan diskriminasi seksis.

Pengunduran diri seorang wakil pemerintah di Belgia Ishane Haouach, telah memicu perdebatan politik baru mengenai jilbab di negara tersebut.
Ishane Haouach yang berdarah Belgia-Maroko, mengundurkan diri pada Jumat (9/7) dari perannya sebagai komisaris pemerintah di Institute for the Equality of Women and Men (IEFH).
Dalam keterangan pengunduran dirinya, Haouach mengatakan ingin melindungi dirinya dari pelecehan dunia maya dan diskriminasi seksis.
Haouach menambahkan, dia telah menjadi target serangan pribadi yang tak henti-hentinya sejak mengambil peran komisaris itu pada enam minggu lalu.
Kelompok oposisi mempertanyakan pengangkatannya, karena Belgia melarang pegawai negeri 'yang berhubungan dengan publik' untuk mengenakan simbol agama apa pun.
Namun, berbicara di parlemen pada Senin (12/7), Perdana Menteri Alexander De Croo membela Haouac dan mengatakan lulusan universitas itu memiliki 'CV yang solid'.
PM juga menyatakan bahwa Haouach bukan pegawai negeri badan publik dan tidak melanggar peraturan negara bagian federal.
Masalah ini telah memecah mitra dalam koalisi yang berkuasa di Belgia, termasuk Mouvement Réformateur.
Haouach, putri seorang diplomat Maroko, sebelumnya menggambarkan larangan memakai simbol agama di Belgia sebagai hal yang diskriminatif. Haouach sebelumnya juga telah ditunjuk ke IEFH oleh partai Eco-Green dan Sekretaris Negara Sarah Schlitz.
Pada Senin (12/7), baik PM De Croo dan Schlitz harus menjelaskan kepada parlemen tentang memo keamanan negara, yang mengklaim adanya kecurigaan hubungan antara Haouach dan Ikhwanul Muslimin.
Haouach sendiri telah membantah klaim tersebut, dan pemerintah Belgia mengatakan memo itu dirahasiakan dan tidak terkait dengan pengunduran dirinya.
Sumber : Euro News

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
Mendesak, revisi garis kemiskinan demi menyentuh si miskin yang tersembunyi
Selasa, 06 Jun 2023 17:18 WIB
Ironi bisnis atribut kampanye: Sepi saat kandidat dan parpol berjibun
Minggu, 04 Jun 2023 06:11 WIB