Proposal damai ala Trump: Israel untung, Palestina buntung

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (28/1), mengusulkan pembentukan Negara Palestina sebagai bagian dari proposal perdamaian Timur Tengah yang lama digodoknya. Palestina mengutuk rancangan tersebut karena memaksakan kondisi yang ketat terhadap mereka dan di lain sisi membiarkan Israel mempertahankan kendali atas pemukiman Yahudi di Tepi Barat. 

Trump mengumumkan rencana perdamaian Timur Tengah di Gedung Putih dengan didampingi oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Rancangan tersebut termasuk moratorium aktivitas pemukiman baru oleh Israel selama empat tahun.

Meski tujuan Trump adalah untuk mengakhiri konflik selama beberapa dekade, rencana yang diajukannya menguntungkan Israel. 

Dengan rancangan tersebut, dinilai nyaris tidak mungkin untuk menghidupkan kembali pembicaraan Israel-Palestina yang mandek sejak 2014. Namun, oleh Uni Emirat Arab, rencana itu disebut titik awal penting untuk kembali ke negosiasi.

Arab Saudi dan Mesir juga merespons positif rencana yang diusulkan pemerintahan Trump.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengejek rancangan yang digembar-gemborkan Trump sebagai "kesepakatan abad ini" dengan menggambarkannya sebagar "tamparan abad ini".

Palestina telah menolak untuk berurusan dengan pemerintahan Trump sebagai protes terhadap kebijakan AS yang pro-Israel seperti pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel yang berujung pada pemindahan Kedubes AS ke sana.

Melalui proposal perdamaian Timur Tengah yang diumumkannya, Trump memberi tenggat empat tahun bagi Palestina untuk menyetujui pengaturan keamanan dengan Israel, menghentikan serangan oleh kelompok militan Hamas dan mempersiapkan lembaga-lembaga pemerintahan bagi sebuah Negara Palestina dengan Ibu Kota di Abu Dis, bagian dari Yerusalem Timur.

Abu Dis adalah sebuah desa di Tepi Barat, di sebelah timur batas kota Israel dengan Yerusalem. Warga Palestina yang tinggal di Abu Dis terpenjara oleh tembok keamanan Israel dan pos-pos pemeriksaan.

Palestina sendiri sejak awal menolak setiap proposal yang tidak menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depannya. Sementara rencana Trump menyatakan bahwa Yerusalem harus tetap menjadi ibu kota berdaulat Israel yang tidak terbagi.

"Visi saya menghadirkan peluang win-win bagi kedua pihak, solusi dua negara yang menyelesaikan risiko kenegaraan Palestina hingga keamanan Israel," kata Trump.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 January 2020

"Yerusalem tidak untuk dijual"

Berbicara di Kota Ramallah, Tepi Barat, Presiden Abbas menegaskan, "Yerusalem tidak untuk dijual, hak-hak kami tidak untuk dijual dan tidak untuk ditawar-tawar. Kesepakatan Anda, konspirasi, tidak akan lolos."

Penasihat senior Gedung Putih yang juga menantu Trump, Jared Kushner, mengatakan kepada Reuters bahwa Palestina terlihat sangat bodoh karena menolak rancangan tersebut dengan cepat. Kushner yang merupakan salah satu arsitek rencana itu menegaskan, Palestina seharusnya mengambil waktu untuk mempertimbangkan tawaran pembuka yang sangat baik.

"Jika kami rasa ada peluang dengan iktikad baik atau keinginan dari pihak mereka untuk datang dengan proposal tandingan, kami akan mencari forum yang tepat untuk terlibat demi menghasilkan solusi," ujar dia.

Sebelum pengumuman Trump, ribuan warga Palestina berdemonstrasi di Kota Gaza dan di sisi lain, pasukan Israel memperkuat kehadiran di dekat titik didih antara Kota Ramallah dan pemukiman Yahudi Beit El di Tepi Barat.

Para kritikus menilai, baik Trump maupun Netanyahu berniat mengalihkan perhatian dari masalah domestik masing-masing. Trump tengah berupaya dimakzulkan, dan Netanyahu secara resmi didakwa atas tuduhan korupsi pada Selasa. 

Netanyahu juga diprediksi akan menghadapi pemilu yang sulit pada Maret. Itu merupakan pemilu ketiga Israel dalam waktu kurang dari satu tahun.

Dia terkunci dalam pertempuran dengan pemimpin aliansi Biru dan Putih, Benny Gantz, yang juga menyatakan dukungan atas rancangan perdamaian Timur Tengah yang diumumkan Trump.

Bagi Netanyahu, rencana Trump menawarkan Palestina jalan menuju negara masa depan meski membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sampai ke awal jalan itu.

"Jika mereka setuju untuk mematuhi seluruh persyaratan yang Anda ajukan ... Israel akan siap menegosiasikan perdamaian segera," kata Netanyahu.

Duta Besar AS untuk Israel David Friedman membantah bahwa waktu pengumuman rencana perdamaian Timur Tengah terkait dengan perkembangan politik AS dan Israel.

Trump mengungkapkan bahwa dia telah mengirim surat kepada Presiden Abbas untuk mempelajari rancangan itu.

"Selama empat tahun ... Palestina dapat berembuk untuk mempelajari kesepakatan, bernegosiasi dengan Israel, mencapai kriteria kenegaraan dan menjadi negara yang benar-benar independen dan luar biasa," tutur Trump.

Di bawah rencana perdamaian Timur Tengah yang diusulkan Trump, AS akan mengakui pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Dokumen Gedung Putih mengatakan, Israel menyetujui moratorium pembangunan pemukiman selama empat tahun untuk mengamankan solusi dua negara. Namun, seorang pejabat senior Israel kemudian mengecilkan gagasan penghentian sementara pembangunan pemukiman di Tepi Barat.

Para pejabat senior pemerintah AS telah menyangka akan sikap skeptis Palestina atas rancangan tersebut, tetapi mereka berharap seiring waktu Palestina mau bernegosiasi.

Pejabat AS menambahkan bahwa Negara Palestina akan menggandakan ukuran wilayah dari yang saat ini mereka kuasai dan akan terhubung dengan jalan, jembatan, dan terowongan. Menurut para pejabat AS pula, Israel juga akan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan akses umat muslim ke Masjid Al Aqsa dan menghormati peran Yordania mengenai situs suci tersebut.

Salah satu pejabat AS menambahkan bahwa rancangan Trump menyerukan para pengungsi Palestina untuk menetap di Negara Palestina masa depan dan mereka akan diberi dana kompensasi.

Sumber : Reuters