Hamas menyatakan setuju untuk melucuti persenjataannya dalam kesepakatan terbaru guna mengakhiri perang di Jalur Gaza. Sebagai bagian dari kesepakatan itu, pasukan Israel akan ditarik secara bertahap dari wilayah Gaza.
Pernyataan itu disampaikan Hamas pada Jumat (31/7/2026), sehari setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan mengenai pelucutan senjata penuh Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya di Gaza. Menurut Trump, langkah tersebut akan membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan baru Palestina serta penarikan pasukan Israel dari Gaza secara bertahap.
Hamas menyebut proses pelucutan senjata akan berada di bawah pengawasan Board of Peace, sedangkan administrasi sipil Gaza akan beralih secara bertahap kepada National Committee for Administration of Gaza (NCAG).
Anggota tim perunding Hamas, Ghazi Hamad, mengatakan kelompoknya menerima kesepakatan itu sebagai bentuk konsesi untuk mengakhiri penderitaan warga Gaza.
"Kami membuat konsesi demi rakyat kami di Jalur Gaza untuk menyelamatkan mereka dari pembunuhan dan pengungsian," kata Hamad.
Meski demikian, Hamad menegaskan Hamas tidak akan menjalankan kesepakatan apabila Israel gagal memenuhi kewajibannya. Menurut dia, pelaksanaan pelucutan senjata bergantung pada penarikan pasukan Israel dari Gaza serta kemajuan proses rekonstruksi wilayah tersebut.
Ia juga menegaskan Israel tidak akan terlibat dalam proses pelucutan senjata Hamas. Tugas tersebut akan dijalankan oleh NCAG sebagai otoritas yang akan mengelola masa transisi pemerintahan di Gaza.
Board of Peace melalui akun resminya di X menyatakan Hamas telah menyetujui peta jalan (roadmap) pelaksanaan tahap berikutnya dari gencatan senjata.
"Fokus kami sekarang beralih pada implementasi," tulis organisasi tersebut.
Menurut Trump, setelah proses pelucutan senjata selesai, pasukan Israel akan ditarik dari Gaza. Selanjutnya, pasukan stabilisasi internasional bersama kepolisian Palestina yang baru akan bertanggung jawab menjaga keamanan wilayah tersebut.
Namun, hingga Jumat, pemerintah Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait pengumuman Hamas. Sebelumnya, sumber politik Israel menyebut rancangan kesepakatan itu belum sepenuhnya memenuhi tuntutan Tel Aviv yang tetap menginginkan pelucutan total Hamas dan demiliterisasi penuh Jalur Gaza sebagai syarat dimulainya proses politik.