RI dorong junta Myanmar beri akses pada Utsus ASEAN

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menyampaikan beberapa perkembangan politik di Myanmar pascaberjalannya 5 Points of Consensus, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/21). Implementasi 5 Points of Consensus itu merupakan hasil pertemuan para pimpinan ASEAN yang sudah berjalan sejak April 2021.

Ia menyampaikan beberapa perkembangan. Pertama, atas usulan para Menlu ASEAN, Chair ASEAN, dan Ketua ASEAN (Sultan Brunei Darussalam), telah menunjuk Menteri Luar Negeri ke-2 Brunei Darussalam, Erywan Yusof sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar.

Retno mengakui bahwa penugasan ini terlambat. "Penunjukan Utsus (Utusan Khusus) ASEAN ini harus diakui memang lambat. Namun demikian, ini merupakan satu langkah maju bagi implementasi 5 Points Consesus tersebut,” terang Retno Marsudi saat rapat bersama Komisi I DPR.

Utusan tersebut bertugas menjalankan amanah dan mandat yang tertuang dalam 5 Points of Consensus. Mereka dapat membuka dialog inklusif sesuai amanah implementasi tersebut.

Ia menyampaikan, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh utusan ini. Pertama, akses untuk berbicara dengan semua pihak dan faktor keamanan untuk mengunjungi seluruh wilayah Myanmar.

Tanpa adanya akses dari junta militer Myanmar, maka utusan khusus tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dengan aman. “Indonesia akan terus mendorong agar junta militer myanmar dapat memberikan akses kepada utusan khusus,”ujar Menlu.

Retno juga berharap agar komunikasi antara Indonesia dengan Utsus juga terus dilakukan. Kemudian, isu kedua adalah terkait pemberian bantuan kemanusiaan pada masyarakat Myanmar. Retno menegaskan agar bantuan ini didorong keras kerena menyangkut keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar.

Pada 18 Agustus, Sekjen ASEAN telah melakukan Pledging Conference guna menggalang dana dan dukungan untuk bantuan kesehatan bagi rakyat Myanmar. Konferensi ini dihadiri oleh negara-negara di ASEAN dan negara mitra ASEAN.

Bantuan kemanusiaan tersebut akan diberikan dalam dua fase. Pertama disebut life saving, yang kedua disebut live sustaining. Fase pertama atau life saving ini merupakan bantuan yang terkait dengan Covid-19 yang diperlukan saat ini, sedangkan fase kedua merupakan bantuan yang lebih luas lagi.

“Dalam Pledging Conference itu, Indonesia berkomitmen memberikan bantuan alat kesehatan senilai USD 200,” ujar Retno Marsudi.

Penyaluran bantuan ini dilakukan dalam dua periode. Pertama pada September 2021, sementara  bantuan kedua akan didahului dengan asesmen terhadap bantuan yang telah diberikan.