Ke Timur Haluan Menuju: Tradisi bahari di Indonesia Timur

Syahdan, sepanjang abad ke-17 hingga 18, kepulauan timur Nusantara memikat orang-orang Eropa lantaran kaya aneka rempah-rempah yang mahal dijual di pasaran Benua Biru. Segala kisah surga rempah-rempah menarik orang-orang Eropa berlayar mengarungi samudera. Daerah timur Nusantara pun terkenal dalam imajinasi kisah perjalanan pelaut Eropa dan mahakarya Georg Eberhard Rumpf berjudul Herbarium Amboinense (1741).

Ironisnya, kepulauan Indonesia Timur kembali menyita perhatian dunia pada 1999, bukan karena keindahan dan alamnya yang kaya raya, tetapi lantaran pertikaian etno-religius di Ambon.

Pembangunan

Tersebab kajian mengenai Maluku masih terbilang langka, apalagi yang berskala internasional, tak mengherankan bila wacana intoleransi konflik etnis mendominasi. Publik memandang, Maluku masih rawan konflik karena narasi intoleransi menyembul, tanpa ada perimbangan narasi sosio-ekonomi dan kultural lainnya.

Buku Ke Timur Haluan Menuju: Studi Pendahuluan tentang Integrasi Sosial, Jalur Pedagangan, Adat, dan Pemuda di Kepulauan Maluku (2019) yang diterbitkan Yayasan Obor Indonesia bekerja sama dengan Populi Center ini termasuk satu di antara karya tentang Indonesia Timur yang langka itu.

Sejatinya, buku ini adalah bunga rampai alias kumpulan tulisan. Para penulisnya, yakni Hikmat Budiman, Cahyo Pamungkas, Hartanto Rosojati, Hilma Safitri, Rafif Pemenang Imawan, dan Usep Saepul Ahyar, memandang beberapa daerah di Indonesia timur dengan sudut pandang berbeda.

Hikmat Budiman misalnya. Ia menulis “Di Timur Matahari: Dari Rempah-rempah ke Jalan Lain ke Indonesia”, yang juga diposisikan sebagai tulisan pengantar buku ini. Hikmat menyoroti bahwa penguasa berganti, tetapi kawasan kepulauan Indonesia Timur terus terpinggirkan, baik secara ekonomi maupun politik.

Menurut Hikmat di dalam tulisannya, sejak Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) alias Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda (1602-1799) memindahkan pusat politik dan ekonomi ke Batavia pada 1621, kawasan kepulauan Indonesia Timur terus menerus mengalami marginalisasi. Bahkan, hingga kini.

Hikmat menilai, pembangunan infrastruktur sangat krusial untuk mengejar ketertinggalan ekonomi dan politik di kawasan itu. Infrastruktur, sebut Hikmat, merupakan kewajiban bagi kepulauan Indonesia Timur, yang formasi cakupannya terdiri dari beribu-ribu pulau.

“Meskipun terkesan banyak diributkan belakangan ini, tapi semua rezim pemerintahan yang pernah ada di Indonesia berupaya untuk membangun infrastruktur. Dengan demikian perhatian kepada persoalan ketertinggalan infrastruktur bukanlah khas pemerintahan Jokowi-JK,” tulis Hikmat Budiman.

Hikmat menulis, pembangunan infrastruktur era Jokowi-JK merupakan lanjutan dari akselerasi cetak biru era SBY. Bahkan, tulis Hikmat, impian pembangunan infrastruktur sesungguhnya sudah terpikirkan sejak era Sukarno. Mimpi Sukarno menguap karena negara baru merdeka, dilanda kemiskinan, dan kondisi politik tak stabil.

Ketidakmerataan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa sudah menciptakan ketimpangan ekonomi yang sebagian belum bisa teratasi. Riset persepsi publik yang dilakukan Populi Center selama 2018 mencatat bahwa masyarakat masih menganggap ada ketimpangan Jawa dan luar Jawa.

Cahyo Pamungkas, di dalam buku ini, menyoroti kekerabatan antara Seram Timur dan Papua Barat di tulisannya “Dari Sosolot ke Diaspora: Jejak Historis Kekerabatan antara Seram Timur dan Papua Barat, serta Dinamikanya Saat Ini”.

Ia menulis, teknologi transportasi merupakan kunci untuk melestarikan relasi sosial yang sudah terurai sejak lama. Ikatan kekeluargaan dan aktivitas sosio-kultural tetap lestari, berkat tol laut era Jokowi-JK, yang menghubungkan Ambon, Sorong, dan Fakfak.

Dilihat dari sisi politik, orang Fakfak dan Kaimana terikat identitas karena pengaruh kuat raja-raja di masa lalu, di kedua daerah itu. Oleh karenanya, konektivitas antarpulau bukan sekadar kegiatan ekonomi belaka, tetapi memang punya akar sejarah.

Di sisi lain, meski sistem transportasi sudah relatif mudah diakses, tetapi pada musim tertentu perahu-perahu kecil tak bisa berlayar. Hanya kapal-kapal besar milik PT Pelni yang mampu berlayar.

Sebagai informasi, hingga 1970-an, perjalanan dari Pulau Geser menuju Fakfak mengendarai kapal layar yang mengangkut 4 hingga 5 orang penumpang, bisa menempuh dua hingga tiga hari. Tergantung angin, cuaca, dan musim. Sementara kapal milik Pelni hanya sekali dalam sebulan, bahkan terkadang satu kali dalam dua bulan, baru bisa berlayar.

Terkait tol laut, Cahyo menulis, terdapat dua jalur pelayaran tol laut menuju Seram Timur dan Papua Barat, dengan harga tiket relatif murah, yakni antara Rp50.000 hingga Rp100.000.

Tradisi bahari

Di daerah Maluku, tepatnya di Seram Timur ada istilah sosolot. Sosolot dalam bahasa Gorom dikenal sosolat, meniru bahasa Portugis, yang artinya pelabuhan-pelabuhan kecil. Di Seram Timur dan Gorom, masing-masing perkampungan memiliki tempat pelabuhan bagi perahu-perahu rakyat. Tempatnya biasanya dikelilingi batu karang yang ditumpuk rapi.

Cahyo Pamungkas menulis, sosolot semula merupakan tempat parkir perahu dan penahan gelombang laut, yang lama kelamaan fungsinya menjadi penanda untuk rombongan pedagang Seram Timur saat berniaga di tanah Papua. Pada 1960-an, jaringan sosolot dipercaya masih digunakan untuk perniagaan kain Timor dan garam ke Fakfak.

Uniknya, selosot bukan sekadar jaringan perniagaan semata, melainkan jalur migrasi etnisitas beserta dimensi sosio-kultural yang tak lekang zaman.

Kejatuhan perekonomian keturunan Arab pada 1970-an, menyebabkan properti berharga berpindah ke pengusaha Tionghoa. Akibatnya, pada 1980-an orang-orang hanya terkesan mengklaim tanpa bukti, saat menjelaskan adanya aktivitas sosial-ekonomi melalui jalur sosolot. Saat ini, jaringan sosolot tergantikan dengan tol laut yang melintasi Geser, Gorom, Raja Ampat, Sorong, Fakfak, Kaimana, Kokonao, dan berakhir di Timika.

Namun, akulturasi budaya antara pendatang dengan penduduk asli, serta tradisi bahari, bukan saja terjadi dalam jaringan selosot. Sebab, berlaku juga pada pulau-pulau di kawasan Laut Sawu.

Menurut Didik Pradjoko dan Friska Indah Kartika di dalam buku mereka, Pelayaran dan Perdagangan Kawasan Laut Sawu; Abad ke-18 awal hingga Abad ke-20 (2014), kawasan Laut Sawu sangat kental dengan kebudayaan bahari yang terbukti dari tradisi lisannya, seperti kegiatan mengolah laut (ola nua). Bahkan, nama kampung dan bagian rumah disematkan dengan sebutan bagian-bagian perahu.

“Mereka juga menganggap Pulau Sawu sebagai perahu, wilayah Mahara di bagian barat yang bergunung-gunung disebut anjungan tanah (duru rai), sedangkan daerah Dimu yang merupakan dataran rendah dianggap buritan (wui rai),” tulis Didik Pradjoko dan Friska Indah Kartika.

Tak jauh berbeda, Flores pun demikian. Masyarakat Flores mengenal istilah orang tena mau, yang berarti perahu terdampar alias kelompok pendatang. Didik dan Friska menulis, pelayaran dan pernigaan memengaruhi komunikasi lintas budaya selama berabad-abad. Oleh karena itu, di banyak pelabuhan selalu terdapat kampung-kampung yang terbentuk berdasarkan kelompok etnis yang berasal dari luar daerah tersebut.

Kehadiran pendatang, geliat hidup tradisi bahari, dan aktifnya perahu-perahu kecil merajut kegiatan perniagaan merupakan pangkal perekonomian kepulauan Indonesia Timur selama berabad-abad. Sehingga, kematian perahu-perahu kecil dan tenggelamnya tradisi bahari membunuh hasrat pendatang berkunjung ke kepulauan Indonesia Timur, yang berujung laju perekonomian tersendat.

Di dalam buku Ke Timur Haluan Menuju ini pun, pembaca bisa menemukan gairah Indonesia timur lainnya, melalui tulisan “Dua Menguak Takdir: Pemuda Banda Setelah Pala Tak Lagi Berjaya” karya Hartanto Rosojati, “Gerakan Adat dan Transisi Agraria: Gerakan Masyarakat Adat dalam Perubahan Agraria di Halmahera Utara” karya Hilma Safitri, “Tumbuh Tersekat Kaca: Generasi Muda dalam Segregasi Spasial dan Sosial di Kota Ambon” karya Rafif Pemenang Imawan, dan “Krisis Legitimasi Kepemimpinan Adat di Maluku: Studi Kepemimpinan Adat di Rumahtiga Ambon, Maluku” karya Usep Saepul Ahyar.