Belanja iklan parpol pada pemilu 2019

Pemilihan umum (Pemilu) 2024 disepakati bakal menggunakan sistem terbuka dan menelan anggaran tiga kali lipat lebih besar dibandingkan Pemilu Serentak 2019 dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014. Padahal, sejatinya Pemilu Serentak 2024 ini digadang-gadang dapat menghemat ongkos logistik pesta demokrasi.

Pada Pemilu 2024 ini, pemerintah menyepakati anggaran sebesar Rp76,6 triliun. Anggaran akan digelontorkan tiga tahap. Pertama, pada 2022 sebesar Rp8,06 triliun, di 2023 senilai Rp23,8 triliun, kemudian di tahun 2024 Rp44,7 triliun. Anggaran terbagi dua jenis, yakni dana tahapan pemilu sebesar Rp63,40 triliun dan anggaran dukungan tahapan pemilu Rp13,25 triliun. 

Sementara pada Pemilu 2019, pemerintah hanya menganggarkan sebesar Rp25,59 triliun, yang juga diberikan secara bertahap. Pada tahun 2017 sekitar Rp465,71 miliar, 2018 senilai Rp9,33 triliun, dan pada tahun penyelenggaran Pemilu 2019 Rp15,79 triliun. Pada Pemilu 2014, tercatat pemerintah menganggarkan dana senilai Rp15,62 triliun.

“Kenaikan ini wajar, karena ada peningkatan inflasi setiap tahunnya,” kata Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, kepada Alinea.id, Senin (6/2).

Alinea.id mengulas dampak ekonomi gelaran pemilu dengan anggaran terbesar dalam artikel ini.