sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Elite bermain bansos

Sejumlah elite politik menggunakan bansos Covid-19 sebagai alat kampanye terselubung.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Rabu, 06 Mei 2020 21:21 WIB
Elite bermain bansos
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 28818
Dirawat 18205
Meninggal 1721
Sembuh 8892

Sejumlah kepala daerah diduga menggunakan bantuan sosial untuk warga Covid-19 sebagai alat kampanye terselung. Di Jawa Tengah misalnya, wajah Bupati Klaten Sri Mulyani terpampang dalam bantuan penyanitasi tangan yang beredar pada akhir April lalu. 

Peristiwa serupa juga terjadi di Jawa Timur. Pada karung-karung beras yang ditujukan untuk warga terdampak Covid-19 di Jember, logo dan foto Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqief Arief terpampang. Padahal, bantuan itu juga berasal dari Kemensos. 

Di ibu kota, Gubernur DKI Jakarta Anies punya cara berbeda untuk hadir di tengah masyarakat via bansos. Dalam jutaan paket sembako yang diedarkan kepada warga DKI, surat Anies terselip. Dalam surat itu, Anies mengajak warga bersama-sama menghadapi krisis Covid-19.  

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ikrama Masloman mengatakan bansos memang kerap dipolitisasi karena efektif mendongkrak citra. 

Ia mencontohkan program bantuan langsung tunai (BLT) pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang cukup ampuh meredam kemarahan publik akibat kenaikan harga bahan bakar minyak.

"Itu luar biasa. Padahal, di balik BLT itu ada kenaikan BBM. Tetapi, masyarakat enggak peduli. Yang penting dapet bantuan untuk mengurangi beban mereka. Oleh karenanya, mereka mengapresiasi (SBY)," jelas Ikrama kepada Alinea.id di Jakarta, belum lama ini. 

Meski begitu, Ikrama menilai, tak sepatutnya para elite dibiarkan memainkan bansos untuk kepentingan politik. Ia pun sepakat penyelenggara pemilu perlu turun langsung untuk mengawasi potensi pelanggaran yang dilakukan para petahana. 

"Saya pikir yang perlu diatur. Terutama bagi bupati itu yang bakal bertarung lagi di pilkada. Ini tidak fair bagi kontestan lain yang tidak memiliki kesempatan yang sama seperti bupati yang juga petahana," imbuhnya.
 

Sponsored

Infografik Alinea.id/Dwi Setiawan

Berita Lainnya