Alasan ngotot mudik: Kampung halaman lebih menjamin

Pelarangan mudik dinilai kurang efektif karena kuatnya faktor perbandingan risiko, nilai budaya, dan solidaritas sosial.

Pelarangan mudik akan terganjal pertimbangan kesulitan ekonomi jika bertahan hidup di ibu kota. Sementara, pulang kampung dianggap lebih menjamin.

“Mereka membandingkan banyak hal. Mereka melihat masih banyak yang pulang dan aman-aman saja. Mereka berani menghadapi risiko. (Sebagai perantau) sudah paham bahwa hidup penuh risiko. Jadi, pulang menjadi tidak masalah” ucapnya, saat dihubungi, Kamis (23/4).

Di sisi lain, para perantau memaksakan tetap mudik karena sangat berorientasi nilai yang sudah tertanam. Dari nilai kepatuhan terhadap orang tua hingga etos keagamaan.

Jika tidak mudik, lanjut dia, para perantau juga bakal tersiksa kenyamanan batinnya karena dorongan ikatan solidaritas sosial, keluarga, hingga relasi pertemanan di kampung halamannya.

Senada, sosiolog Universitas Nasional Jakarta Erna Ermawati Chotim mengatakan, bukan sekadar masalah ekonomi, arus mudik sulit dibendung karena telah menjadi idiom budaya. 

Kegiatan mudik sudah dilekatkan secara kultural dengan momentum silaturahmi dan Lebaran. Kegiatan mudik pun telah dilekatkan dengan prestise sosial terkait pencapaian selama merantau ke kota. Bahkan, telah dilekatkan dengan konsep tunjangan hari raya (THR).

Pelarangan mudik akibat pandemi Covid-19 pasti memberatkan para perantau. “Itu sudah kompleks karena sudah menjadi bagian dari kultur masyarakat kita,” ucapnya, saat dihubungi di hari yang sama.

Erna menjelaskan, kegiatan mudik juga melekat dengan kehidupan manusia terkait kerinduan untuk kembali ke tempat asal. Bahkan, turut menjadi bagian dari solusi atas berbagai masalah.

“Ketika ada masalah apapun, solusinya ke wilayah asal. Termasuk, ketika ada masalah pandemi Covid-19 ini,” ujar Erna.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengumumkan larangan mudik lebaran 2020, untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. 

"Pada hari ini saya sampaikan bahwa mudik semuanya akan kita larang. Oleh karena itu saya minta persiapan yang berkaitan dengan ini mulai disiapkan," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas secara online, Selasa (22/4).

Presiden sebelumnya hanya menekankan larangan mudik untuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN, dan TNI-Polri. Keputusan terbaru ini diambil berdasarkan hasil survei dari Kemenhub.

"Dari hasil survei Kemenhub yang tidak mudik 68%, yang tetap mudik 24%, yang sudah mudik 7%. Artinya masih ada angka yang sangat besar yaitu 24% tadi," jelas mantan Wali Kota Solo itu. 

Pertimbangan lainnya adalah, pemerintah sudah mulai mendistribusikan bantuan sosial ke masyarakat. Insentif ini seharusnya bisa mencegah masyarakat untuk mudik.

"Minggu ini Bansos tunai sudah dikerjakan, dari sinilah kemudian saya ingin mengambil sebuah keputusan," pungkas Jokowi.