sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Akal-akalan lembaga survei pesanan

Apakah survei berdasarkan pesanan bisa dibenarkan?

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Minggu, 04 Des 2022 16:14 WIB
Akal-akalan lembaga survei pesanan

Setumpuk kertas di indekos Najib—bukan nama sebenarnya—di bilangan Ciputat, Tangerang Selatan, yang berisi kuesioner sudah tampak lusuh. Ragam pertanyaan terbaca, seperti “apakah Anda mengenal Farhan?” dan “dari mana Anda mengenal Farhan? TV atau media cetak?” Selanjutnya, nama Farhan selalu muncul dalam pertanyaan-pertanyaan dengan figur lain, seperti Dedi Mulyadi, Deddy Mizwar, dan Ridwan Kamil.

“Dulu (kertas-kertas itu) sampah di kantor saya. Tapi, saya yakin, suatu hari pasti berguna untuk penelitian. Jadi, saya simpan,” ujar Najib kepada Alinea.id, Senin (28/11).

Najib mengatakan, kertas-kertas itu merupakan sisa kesibukannya ketika menjadi petugas survei politik di sebuah lembaga survei di Jakarta pada 2017 dan 2018. Najib ingin melakukan penelitian mengenai “survei siluman” di Indonesia. Mulanya, ia terpantik pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD beberapa waktu lalu, yang berkata lembaga survei bisa dibeli.

Praktik lancung

Siluet tangan peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Rully Akbar saat mempresentasikan hasil rilis survei bertajuk Pergeseran Dukungan Partai Politik di 6 Kantong Suara di Kantor Lingkaran Survei Indonesia, Jakarta, Rabu (20/2/2019)./Foto Antara/Reno Esnir

Sewaktu masih menjadi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Najib sering dapat pekerjaan sampingan sebagai petugas survei terkait figur capres di wilayah Jawa Barat dan Banten. Ketika itu, Najib menggarap survei dari beberapa lembaga, seperti Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Indopol Survey & Consulting, dan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Saat itu pula, ia mengaku sering menemukan hasil survei yang janggal, terkesan pesanan.

"Dalam daftar (kuesioner) itu, ada nama calon yang sering keluar dan harus ditanyakan ke responden daripada calon lain," ucap Najib.

Misalnya, tatkala ia diterjunkan salah satu lembaga untuk melakukan survei di Ciamis, Jawa Barat mengenai figur yang potensial maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat pada 2018. Ia melihat, ada nama yang belum pernah masuk radar calon gubernur.

Sponsored

“Waktu surveinya sekitar akhir tahun 2016 menjelang awal 2017. Ada nama Farhan yang terus berulang-ulang harus ditanyakan,” kata dia.

“Saya semula enggak ngeh waktu di-briefing. Tapi, pas saya lakukan survei, kok nama Farhan muncul terus.”

Selesai melakukan survei, ia inisiatif bertanya ke seniornya yang bertanggung jawab mengatur lapangan. Ternyata, memang survei tersebut bertujuan mengukur popularitas Farhan, yang berniat maju sebagai Gubernur Jawa Barat.

Setelah banyak bergaul dengan lembaga survei, Najib menyadari, metode survei bisa diutak-atik sesuai keinginan pemesan. Akan tetapi, bisa juga dilakukan secara sukarela untuk mengukur siapa figur yang paling mendapat atensi publik.

“Cara membedakannya, kalau ada satu nama yang lebih sering ditanyain ke responden ketimbang nama lain, itu bisa jadi pesanan yang bersangkutan,” katanya.

Bahkan, beberapa kali Najib mengaku menemukan survei yang memunculkan nama politikus kelas teri.

Fatih—nama samaran—pun pernah mengalami hal serupa. Pada 2017 di Sukabumi, menjelang Pilgub Jawa Barat, ia melakukan survei figur calon potensial sebagai gubernur berbasis persepsi publik. Ia heran, nama Dedi Mulyadi yang saat itu menjabat Bupati Purwakarta selalu muncul di lembar-lembar kuesioner.

"Nama dia terus yang muncul. Selain itu, ada nama Ridwan Kamil, Desi Ratnasari, dan Deddy Mizwar," kata Fatih, Minggu (27/11).

Nama Dedi Mulyadi sudah muncul di lembar pertama kuesioner, dengan pertanyaan “apakah Anda mengenal Dedi Mulyadi?” Jika jawabannya kenal, berlanjut ke lembar kedua, dengan pertanyaan “dari mana Anda mengenal Dedi Mulyadi?”

“Setelah itu, pertanyaan turunan mengenai Dedi Mulyadi berkembang hingga menjurus (ke pertanyaan) apakah Dedi Mulyadi pantas menjadi Gubernur Jawa Barat,” kata dia.

Penasaran, selepas survei, Fatih bertanya ke koordinator lapangan. Ternyata, memang Dedi memesan survei tersebut. “Itu karena dia lagi pengen tahu peluangnya semana (jadi Gubernur Jawa Barat),” ucapnya.

Menurut Fatih, metodologi survei memang bisa diutak-atik guna memunculkan nama calon, dengan mengondisikan pertanyaan, supaya seolah tingkat kepopulerannya tinggi. Fatih yang berpengalaman menjadi petugas survei sejak 2015 itu mengatakan, metode survei yang tak ketat, atau sengaja dibuat tak ketat, bisa menjadi celah manipulasi. Sebab, tak semua lembaga survei teliti terhadap hasil petugas di lapangan.

“Ada lembaga yang masa bodoh dengan hasil yang sudah didapat surveyor,” tutur pria yang tinggal di Ciputat ini.

Adakalanya survei pesanan juga terjadi pada jajak pendapat kepuasan publik terhadap pejabat. Misalnya, menjelang Pilpres 2019, ia melakukan survei di daerah dekat Serang, Banten untuk mengukur kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Namun, yang menjadi acuan hanya program unggulan Jokowi, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Kesimpulannya baik. Padahal ada banyak program lain yang enggak sukses, tapi enggak ditanya," kata Fatih.

Pekerja melipat lembaran surat suara pemilihan Gubernur Jawa Barat di eks Kantor Direktorat, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (31/5/2018)./Foto Antara/Adeng Bustomi

Survei yang sarat dengan penggiringan opini pernah dialami Abidin—bukan nama sebenarnya. “Dari segi pertanyaan yang diajukan ke responden, sering kali mengarah ke satu nama tertentu,” ujar Abidin, Selasa (29/11).

“Karena selain untuk mengetahui popularitas tokoh tersebut, tentu klien menginginkan angka popularitasnya tinggi.”

Siasat yang sering dilakukan, dengan terus mengajukan pertanyaan ke responden sembari mengerucutkan beberapa nama, sehingga mau tak mau cuma memilih calon itu.

“Misal, kita mengajukan 20 nama yang mungkin akan maju sebagai capres atau cawapres. Kemudian dikerucutkan menjadi 10 nama, lalu lima nama, terus jadi dua nama,” ujarnya.

Strategi mengerucutkan nama calon, kata dia, sering digunakan lembaga survei yang dapat tawaran untuk meningkatkan elektabilitas si calon. “Pada dasarnya, lembaga survei politik itu independen. Tidak memihak partai politik atau tokoh tertentu,” katanya.

“Hanya saja, setiap ada proyek survei, pasti klien memiliki kepentingan.”

Isman—nama samaran—seorang mahasiswa Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pun punya pengalaman melakukan survei yang condong mengangkat popularitas tokoh tertentu untuk menjadi cawapres. Terakhir, Isman melakukan survei untuk sebuah lembaga yang berbasis di Jakarta, dengan beberapa pertanyaan condong memunculkan nama Anies Baswedan dan Erick Thohir sebagai capres dan cawapres ideal.

“Sepenangkapan saya, buat elektabilitas persiapan pemilu. Ini saya lakukan akhir 2021,” ucap Isman, Rabu (30/11).

Harus patuh metodologi

Peneliti SMRC Saidiman Ahmad mengakui, survei memang bisa dibayar atas jasanya mengukur popularitas tokoh. Namun, tak bisa dipaksa sesuai keinginan klien. Menurut Saidiman, SMRC menggunakan metode pertanyaan semi terbuka yang disusun agar proporsional. Tujuannya, kesimpulan yang dihasilkan logis, sesuai perhitungan survei.

“Di SMRC, ada beberapa bentuk pertanyaan untuk mengukur (misalnya) tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintah,” tuturnya, Kamis (1/12).

“Pertama, langsung ditanya dengan pertanyaan umum, ‘apakah Anda sangat puas, puas, tidak puas dengan kinerja pemerintah?’”

Kedua, katanya, diajukan beberapa program yang dilakukan pemerintah, lalu warga diminta memberi penilaian. Soal survei figur capres dan kepala daerah, Saidiman mengatakan, survei yang benar adalah tidak mengarahkan pilihan dengan cara mengerucutkan ke beberapa nama.

“Survei biasanya ada beberapa tingkatan atau simulasi untuk melihat elektabilitas calon, mulai dari pertanyaan terbuka, di mana responden bisa menyebut nama siapa saja,” ucapnya.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memberikan pemaran hasil survei mengenai “Media Sosial, Hoaks dan Sikap Partisan dalam Pilpres 2019“ di Jakarta, Selasa (8/1/2019)./Foto Antara/Aprillio Akbar

“Lalu semi terbuka, responden dikasih daftar 45 nama dan diberi kesempatan untuk menyebut nama lain di luar itu.”

Ia pun tak sepakat bila survei dijadikan alat untuk publikasi di luar musim kampanye lantaran bisa tampil lebih dahulu sebelum pemilu. Alasannya, survei belum pasti meningkatkan popularitas politikus karena masih jarang orang yang membaca hasilnya.

“Kalau kita amati, proporsi warga yang menonton berita itu sedikit. Lebih sedikit lagi yang menonton berita tentang politik. Dan, jauh lebih sedikit yang menonton publikasi survei,” ucapnya.

“Kalau yang nonton saja sedikit, bagaimana kita bisa membayangkan itu akan memiliki pengaruh?”

Menurutnya, lembaga survei lazimnya punya perkumpulan. Semisal, SMRC bergabung dalam Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI).

“Kalau ada hasil survei yang janggal, biasanya lembaga survei yang ada di bawah PERSEPI akan dipanggil untuk memberi penjelasan,” kata dia. “Kalau ada kode etik yang dilanggar, lembaga itu bisa dikeluarkan.”

Sementara itu, Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS) Arman Salam memandang, tak ada yang salah dengan survei “berbayar”. Selama menaati kaidah metodologi survei yang baik.

“Mengingat survei bisa dijadikan arah dalam menentukan strategi yang efektif dalam menggapai kemenangan sebuah kontestasi,” ujar Arman, Kamis (1/12).

“Yang menjadi masalah besar adalah penyelewengan hasil survei.”

Penyelewengan itu, menurut Arman, bisa dilakukan di berbagai jenjang. “Tinggal tergantung pada integritas penyelenggara survei atau lembaga survei,” katanya.

“Secara teori, survei adalah aplikasi dari banyak disiplin ilmu. Ilmu statistik sebagai induknya.”

Sudah jadi rahasia umum bila lembaga survei dapat pesanan dari politikus, partai politik, atau lembaga. Namun, katanya, tak jadi soal asalkan metodenya benar dan tak mengelabui data.

“Jadi benar jika survei adalah pesanan, meski ada juga lembaga yang melakukan survei dengan biaya sendiri untuk meningkatkan pamor lembaga," ujarnya.

Seorang peneliti survei, jelas Arman, boleh saja menerima pesanan dari politikus. Asal tak menuruti segala permintaan klien untuk memasukkan namanya dengan tren positif.

“Jika hasil survei yang dipesan sesuai selera pemesan, tampaknya akan menjadi sulit bagi lembaga atau orang yang paham tentang keakuratan dan keaslian data, serta memiliki integritas yang kuat terhadap ilmu pengetahuan,” tuturnya.

Ia tak membantah, ada lembaga survei atau oknum petugas survei yang cenderung melemahkan metodologi demi kepentingan politik. “Sama saja, tidak semua hakim adil, tidak semua polisi tegas, dan tidak semua surveyor jujur,” katanya.

“Sehingga penting bagi publik, melihat yang survei lembaga mana? Apakah menguasai ilmunya atau hanya lembaga jadi-jadian buatan orang tertentu yang punya kepentingan?”

Infografik lembaga survei/Alinea.id/Mia

Ia menjelaskan, ada proses yang membuat metodologi survei berjalan maksimal, yakni melakukan validitas di berbagai jenjang survei. “Misal, dalam tataran teknis menyusun pertanyaan, peneliti harus menguji validitas dan reliabilitasnya, supaya pertanyaan tidak ambigu, multitafsir, atau tak efektif,” ujar Arman.

Dari sisi teknik pengambilan data, Arman mengatakan, petugas survei wajib memberi pertanyaan terbuka sebagai keleluasaan kepada responden. “Dan itu biasanya untuk mengakomodir jawaban yang tidak ada di dalam pertanyaan tertutup, sehingga segala informasi akan tertangkap secara akurat,” ujarnya.

Terkait survei kepuasan publik terhadap kinerja pejabat, Arman menerangkan, memang tak cocok mengukurnya dengan hanya menjadikan satu-dua aspek sebagai acuan. Namun, tak masalah bila ingin mengukur kesuksesan pada satu program, asal tak dijadikan acuan utama.

“Jika yang mau diukur terkait program populer kan memang mau melihat efektifitas suatu program. Nilai publiklah yang akan dianalisa,” kata dia.

“Jadi membaca hasil survei per item isu. Dan, item isu itu bukan parameter keberhasilan sebuah kepemimpinan.”

Berita Lainnya
×
tekid