sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Bamsoet: KPK bukan mengejar orang

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah menentukan mekanisme pemberian izin proses proses melakukan giat penindakan.

Achmad Al Fiqri Fadli Mubarok
Achmad Al Fiqri | Fadli Mubarok Selasa, 14 Jan 2020 16:58 WIB
Bamsoet: KPK bukan mengejar orang

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berkomitmen melaksanakan skema pemberantasan korupsi ke depan tanpa menimbulkan kegaduhan dan ketakutan.

KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri juga akan melakukan pencegahan korupsi berlandaskan undang-undang dan aturan hukum KPK yang baru.

"Esensi pemberantasan korupsi adalah penyelamatan keuangan negara. Jadi KPK sesungguhnya tidak akan mengejar orang, tetapi penyelamatan dan pengembalian kerugian negara. Bahwa ada yang berbuat, itu tetap harus dihukum. Tetapi intinya bukan mengejar orang, melainkan mengejar pengembalian uang negara," papar Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (14/1).

Pimpinan KPK juga berkomitmen memikirkan jalan ke luar persoalan korupsi, dengan cara mendalami akar masalah. Bagi pimpinan KPK saat ini, akar daripada praktik korupsi sebetulnya ada pada biaya politik yang tinggi.

Pada pertemuan itu, MPR dan KPK juga membicarakan perlunya evaluasi regulasi yang dapat menghambat pemberantasan korupsi. Namun Bamsoet tidak membeberkan regulasi apa saja yang dianggap demikian. 

"Kemudian, masalah perizinan yang kerap melahirkan praktik suap juga sempat kami bahas. Penekanan yang dilakukan KPK ke depan, karena kami juga memiliki tanggung jawab yang sama, tidak boleh mengganggu perekonomian nasional," kata dia.

Menurut pandangan pimpinan KPK, kata Bamsoet, pemberantasan korupsi juga tidak boleh menakut-nakuti atau mengganggu iklim investasi yang telah susah payah dibangun pemerintah.

MPR, sambung Bamsoet, kemudian menitipkan beberapa kasus kepada KPK agar serius dipantau. Di antaranya kasus PT Asuransi Jiwasraya, dugaan praktik lancung di PT Asabri, dan lembaga terkait dana pensiun.

"Beberapa pelakunya menurut dugaan masyarakat kurang lebih sama. Sehingga perlu juga ditelisik oknum pengawas yang selama ini mengawasi, yakni OJK," terangnya.

MPR menerima kunjungan lima pimpinan KPK. Pantauan Alinea.id, lima pimpinan KPK hadir dalam kesempatan itu, yakni Firli Bahuri, Alexander Mawarta, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan  Nawawi Pomolango.

Berita Lainnya