close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Kabupaten Aruk, Kalbar. Dokumentasi Kemenkeu
icon caption
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Kabupaten Aruk, Kalbar. Dokumentasi Kemenkeu
Nasional
Kamis, 07 Juli 2022 20:05

BNPP perbaharui data jalan di kawasan perbatasan

Masih ada ruas jalan berupa tanah, tanah lumpur, dan tumpang tindih fungsi serta statusnya.
swipe

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memperbaharui data jaringan jalan di kawasan perbatasan. Perbaruan data itu di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. 

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Jeffry Apoly Rahawarin mengatakan, pihaknya telah menerjunkan tim untuk melaksanakan tracking jalan dari tanggal 14-16 Juni 2022 melalui Keasdepan Infrastruktur Fisik. Terdapat tiga tim yang diterjunkan ke Binuang–Long Umung–Long Bawan atau ruas Jalan Nasional dan ruas Long Layu–Binuang atau Lingkar Krayan.

"Tim tersebut menyurvei beberapa ruas jalan antara lain ruas sepanjang Jalan Trans Kalimantan/Jalan Nasional dan Jalan Lingkar Krayan di Kecamatan Krayan Timur," kata Jeffry dalam keterangan, Rabu (7/7).

Jeffry menyampaikan, selain itu ruas jalan Mualak–Long Puak yang merupakan jalan nonstatus sebagai penghubung ke Kecamatan Krayan Barat, Jalan Bario pada Desa Long Tugul–Lembudud. Selain itu, ada beberapa ruas jalan desa dengan status jalan kabupaten sebagai akses menuju pertanian, perkebunan, dan peternakan pada 12 desa.    

Berdasarkan survei itu, tim BNPP mendapati masih adanya ruas-ruas jalan yang berupa tanah, tanah lumpur, dan tumpang tindih dalam fungsi dan statusnya. Ruas-ruas jalan tersebut perlu penanganan serius untuk ditangani teknis terkait.  

"Sehingga diperlukan koreksi dan penyesuaian ruas-ruas jalan sesuai Surat Keputusan (SK) yang diturunkan dari SK Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten," ujar Jeffry.

Jeffry mengungkapkan, pembaharuan SK Jalan Desa Strategis tersebut perlu dilakukan untuk memfasilitasi usulan pembangunan jalan non-status. Maka dapat diusulkan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Transdes.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga mitra BNPP dan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Koordinasi ini untuk membahas hasil survei jalan kawasan perbatasan di daerah tersebut.

"Sebagai tindak lanjut tracking dimaksud, segera pada kesempatan pertama akan dilakukan rapat koordinasi bersama kementerian mitra dan Pemerintah Daerah Nunukan di Jakarta," ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh :

img
Immanuel Christian
Reporter
img
Ayu mumpuni
Editor
Bagikan :
×
cari
bagikan