Covid-19: Komunikasi Istana 'gaduh' picu gejolak sosial

Banyak pejabat di Istana dan inkompeten dalam penanganan pandemi coronavirus baru (Covid-19) berkomentar. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk gugus tugas dan menunjuk juru bicara untuk menanganinya.

Orang-orang di Istana yang "turut merecoki" penanganan Covid-19 itu, seperti Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman serta dua Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian dan Ali Mochtar Ngabalin. Imbasnya, kinerja pemerintah tampak berantakan.

"Sangat berbahaya. Karena masyarakat tak mendapatkan informasi yang tepat dan benar dari Istana. Pejabatnya komentar masing-masing," kata pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta, Ujang Komarudin, saat dihubungi Alinea.id, Selasa (31/3).

Jokowi diketahui telah menunjuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo, sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Sedangkan Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, Achmad Yurianto, sebagai juru bicara pemerintah.

Motif pejabat inkompeten ini muncul, Ujang menduga, untuk "mencuri panggung" alih-alih "penyambung lidah" presiden dengan rakyat. "Tapi yang terjadi, memperburuk citra Istana," ucapnya.

Apabila komunikasi publik Istana tetap serampangan, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu mengingatkan, bakal memupus kepercayaan publik terhadap pemerintah. Juga hal-hal lebih buruk ke depannya.

"Bisa saja akan terjadi gejolak sosial. Karena informasi yang keluar dari pemerintah tidak bisa dipahami oleh masyarakat," tuturnya.

Kendati demikian, Ujang menilai, Jokowi sudah menertibkan anak buahnya. Sayangnya, membandel dan tetap "berkoar". Karenanya, presiden diminta lebih tegas. "Langsung pecat," kata dia.

Sentimen Negatif
Sementara, penelitian Statqo Analytics menyebutkan, sentimen masyarakat terhadap Jokowi dalam penanganan Covid-19 negatif. Mencapai 59% pada pemberitaan dan diskusi daring di media sosial.

Bahkan, publik belakangan mendorong pemberlakukan karantina wilayah (lockdown) dalam penanganan Covid-19. Berbeda dengan keinginan pekan sebelumnya.

"Minggu sebelumnya, terdapat kecenderungan sebagian besar masyarakat merespons negatif isu lockdown. Sentimen itu berubah selama beberapa hari terakhir, di mana masyarakat dan media massa mulai bergerak ke arah netral, di mana masyarakat mulai cenderung mendukung lockdown," demikian hasil riset Statqo Analytics dalam keterangan tertulisnya.

Sebagai informasi, Doni Monardo sebelumnya mengklaim, pemerintah takkan menerapkan karantina wilayah. Jokowi pun sudah menegaskan, keputusan tersebut merupakan kewenangan pusat. Namun, beberapa pemerintah daerah (pemda) memberlakukan lockdown.

TIDAK AKAN ADA LOCKDOWN! Tegas Letjen TNI Doni Monardo Ketua #GugasCovid19 dan Kepala @BNPB_Indonesia pic.twitter.com/VCaOzpoCNZ

— Agus Wibowo (@aw3126) March 21, 2020

Dalam penelitian tersebut, Statqo Analytics juga mencatat beberapa isu lain imbas penyebaran virus SARS-CoV-2 di Tanah Air. Ketersediaan sembako dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Untuk sembako, masyarakat kian sangsi stok kebutuhan primer ini tercukupi. Sentimen sebaliknya (positif) pun cenderung turun. Padahal, cukup baik hingga pekan ketiga Maret 2020.

"Terdapat lonjakan yang sangat signifikan pada keyword PHK di hampir semua lini masa. Seperti media sosial dan situs berita online. Hal ini menunjukkan, bahwa gejala peningkatan angka PHK sudah mulai dirasakan oleh masyarakat dan perlu segera direspons," isi hasil penelitian berikutnya.

Dalam menyusun risetnya, Statqo Analytics menganalisisnya dari data lalu lintas situs web ataupun aplikasi digital. Menggunakan pendekatan similarweb. Instrumen yang dikaji mencakup crawling, data publik, rekan eksternal, serta data panel terkait tren.

Meski demikian, Statqo Analytics menegaskan, tak mencerminkan angka pasti dari lalu lintas situs web atau aplikasi tersebut. Namun, prediksi pembelajaran mesin (machine learning) dan algoritma dengan teknik Bayesian.