Kemendagri: Data kemiskinan cocok 90,3% dengan data kependudukan

Kemendagri masih terus membantu Kemensos dengan melakukan verifikasi dan validasi DTKS berbasis NIK.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) telah cocok 90,3% dengan data kependudukan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperbarui data tersebut.

Meskipun pada tahun 2019 akhir, DTKS yang cocok dengan kependudukan yang di bawah Kemendagri baru mencapai 83%. "Sekarang sudah cocok 90,3% atau naik 7%," ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangan tertulis, Rabu (10/2).

Untuk memperbarui data, Kemendagri masih terus membantu Kementerian Sosial (Kemensos) dengan melakukan verifikasi dan validasi DTKS berbasis NIK (Nomor Induk Kependidikan) ini.

Sebab, Deputi Pencegahan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan telah merekomendasikan verifikasi dan validasi DTKS agar berbasis NIK.

Dia berharap, tingkat kecocokan DTKS dengan data kependudukan masih akan semakin meningkat tahun ini.

Ditjen Dukcapil juga sudah menggerakkan dinas dukcapil di daerah untuk melakukan hal yang sama, berkoordinasi dengan dinas sosial dan balai-balai sosial.

"Data awalnya dari dinsos dan balai kemudian dukcapil melakukan perekaman data KTP-el. Maka datanya sekarang meningkat jauh lebih baik. Kami mengakui ini belum sempurna maka kita terus merapikan data terus menerus," tutur Zudan.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berencana memperbaiki DTKS, yang memuat sasaran penerima bantuan sosial (bansos), secara besar-besaran pada 2021. Pemerintah daerah (pemda) diharapkan berpartisipasi.

"Untuk DTKS ini, pemerintah memiliki target akan melakukan pemutakhiran skala besar pada tahun 2021," ujar Menko PMK, Muhadjir Effendy, Senin (14/12).