sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

DPRD DKI: Pindah ibu kota justru positif bagi Jakarta

Anggota DPRD DKI menilai keputusan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan berdampak positif bagi Jakarta.

Eka Setiyaningsih
Eka Setiyaningsih Rabu, 28 Agst 2019 18:47 WIB
DPRD DKI: Pindah ibu kota justru positif bagi Jakarta
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Anggota DPRD DKI menilai keputusan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan berdampak positif bagi Jakarta.

Memang, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa ibu kota Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim. 

Wakil Ketua DPRD DKI sementara Syarif mengatakan bahwa pemindahan ibu kota tersebut akan berdampak positif bagi Jakarta. Sebab, saat ini Jakarta telah memiliki banyak beban dengan kewenangan yang tumpang tindih. 

"Sehingga dengan pemindahan ibu kota menurut saya positif dampaknya untuk DKI," ujar Syarif di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (28/8).

Meski demikian, Syarif menilai bahwa pemindahan ibu kota ini juga sebagai bentuk pelarian dari masalah. Menurutnya, dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Jakarta seperti kemacetan, polusi udara, dan sebagainya, pemerintah pusat harus membantu menyelesaikan masalah tersebut, bukan dengan meninggalkan Jakarta.

"Kalau saya sih minjam pendapat Pak Emil saja lah, kalau Jakarta ada masalah ya diberesin, bukan lari. Saya menjawab tadi, polusi enggak menurun, orang enggak diberesin," katanya.

Syarif juga memandang Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan mengurusi aset-aset pemerintah pusat yang ditinggalkan. Sehingga, Jakarta perlu menjadi daerah otonomi khusus.

"Revisi Undang-undang nomor 29 tentang ibu kota harus dibatalkan dulu, setelah batal baru dibuat Undang-undang baru untuk DKI sebagai derah otonomi bukan sebagai pemerintahan ibu kota, tapi DKI sebagai otonomi khusus," ucapnya.

Sponsored

Sebelumnya, pemerintah mencanangkan Jakarta sebagai kota keuangan dan pusat bisnis apabila ibu kota berpindah ke Kaltim.

Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menilai soal daulat sebagai kota pusat ekonomi dan bisnis, hal tersebut tidaklah istimewa. Sebab menurutnya, Jakarta saat ini juga telah menjadi pusat ekonomi hingga jangka panjang.

"Sekarang juga bisa disebut kota jasa, jasanya jasa keuangan, semua pusat bank ada di Jakarta, perputaran uang tertinggi di Jakarta," ujar Heri kepada Alinea.id

Apabila Jakarta diharapkan menjadi kota pusat ekonomi juga bukan hal baru. Perekonomian di Jakarta dapat stabil lantaran kota metropolitan tersebut memiliki infrastruktur yang paling baik, mulai dari hard infrastruktur maupun soft infrastruktur.

Sehingga, Jakarta masih menarik untuk dijadikan pilihan berinvestasi di Indonesia. Dengan catatan, belum ada yang menandingi Jakarta dalam hal penyediaan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan sarana lainnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenapa ibu kota harus pindah? Jakarta saat ini menyangga beban yang sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Bahkan, sebagai lokasi bandar udara dan pelabuhan laut terbesar di Indonesia. Kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, polusi udara dan air kota ini harus segera kita tangani. Ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta. Bukan. Ini karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan kepada Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat, meski sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah. Selain itu, beban Pulau Jawa juga semakin berat. Penduduknya sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia, dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Kita tidak bisa terus menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat itu.

A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on

Berita Lainnya