Epidemiolog dukung rencana pemerintah cabut PPKM, tetapi...

Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Iwan Ariawan, mendukung rencana pemerintah mengakhiri kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Namun, harus melakukan beberapa hal.

Misalnya, meningkatkan capaian vaksinasi dosis penguat (booster), terutama pada kelompok lanjut usia (lansia). Lalu, mempertahankan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

"Sampai kondisi wabah Covid-19 di Indonesia tetap terkendali pasca-pencabutan PPKM atau WHO mencabut Public Health Emergency of International Concern Covid-19," ucapnya dalam keterangannya, Senin (26/12).

Menurutnya, transisi pandemi menuju endemi juga harus melibatkan semua unsur. Iwan berpendapat, dukungan publik sangat penting, terutama menyangkut program vaksinasi dan kepatuhan menerapkan protokol kesehatan (prokes).

"[Kemudian] melakukan tes Covid-19 dan isolasi mandiri jika ada gejala penyakit infeksi saluran pernafasan akut," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya berencana mengakhiri PPKM mulai 2023. Alasannya, laju penularan Covid-19 mulai terkendali dalam setahun terakhir.

Namun, kebijakan tersebut bakal diambil setelah serangkain kajian dilakukan. Hingga kini, kajian masih disusun Kementerian Kesehatan (Kemenkes).