Faisal Basri ingatkan jangan sampai muncul revolusi dari desa

Ekonom Senior Indef, Faisal Basri menilai kebijakan pemerintah dalam menghadapi Covid-19 sangat bias perkotaan.

Menurutnya, dampak krisis Covid-19 di pedesaan tidak mendapatkan banyak perhatian. "Kebijakan pemerintah sekarang ini termasuk dalam upaya solidaritas dari masyarakat itu sangat bias kota," kata Faisal Basri dalam Diskusi virtual di Jakarta, Minggu (3/5).

Padahal, kata Faisal, sebanyak 2/3 penduduk miskin ada di pedesaan, sebagai kelompok yang paling mengalami krisis akibat pandemi Covid-19 ini.

Dijelaskan Faisal, imbas nyata Covid-19 adalah masyakarat pedesaan mengalami jatuhnya harga komoditas yang biasa mereka produksi. Hal ini, kata dia, butuh perhatian khusus pemerintah.

"Harga komoditi di desa misalnya harga sawit jatuh, harga karet jatuh, kopi dan komoditi pada umumnya jatuh. Jadi ini siapa yang menanganinya?" tanya Faisal.

Dia menyebut karakter masyarakat desa memang diam, tidak mengungkapkan kondisi keadaannya ke permukaan seperti kaum masyarakat perkotaan pada umumnya.

Namun, kata dia, pemerintah tidak boleh menutup mata atas kondisi yang dialami sebanyak 2/3 kelompok masyarakat miskin di pedesaan.

"Mereka nggak demo, nggak pernah menuntut, enggak pernah mengeluh di media sosial. Jadi siapa mereka yang mendengarkan selama ini," bebernya.

"Jangan sampai nanti revolusi dari desa mengepung kota karena orang desanya tidak kuat lagi untuk menahan derita," lanjutnya.

Selain mengkritik pemerintah, Faisal juga mengapresiasi inovasi kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, dengan membeli karet masyarakat pedesaan dan digunakan pengganti aspal atau campuran aspal untuk membangun jalan.

Hal tersebut, kata dia, harus ditiru oleh menteri lainnya, agar hasil komoditas dipedesaan juga tetap terserap. "Hal-hal seperti ini yang harus ditiru oleh menteri-menteri lain, supaya satu instrumen kebijakan nantinya dapat menggapai beberapa tujuan," kata dia.

Lebih jauh, Faisal meminta pemerintah dapat memetakan kebutuhan masyarakat terdampak krisis akibat Covid-19. Mulai dari kelompok miskin dipedesaan yang butuh serapan hasil komoditas, sampai dengan suntikan dana untuk UMKM, agar likuiditas usahanya tetap aman sehingga tidak mengakibatkan PHK.