PPP: Fasilitas isoman anggota DPR timbulkan kecemburuan sosial

Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR, Anas Thahir, mengatakan, fasilitas isolasi mandiri (isoman) bagi anggota dewan yang positif Covid-19 kontraproduktif. Pangkalnya, fasilitas itu menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

"Karena pada dasarnya semua warga harus memiliki akses yang sama pada fasilitas kesehatan," kata Anas Thahir dalam keterangannya, Kamis (29/7).

Menurut anggota Komisi IX DPR ini, aggota dewan yang terpapar Covid-19 masih bisa menggunakan rumah jabatan anggota (RJA). Fasilitas tersebut representatif untuk isoman karena tidak ada kontak langsung dengan masyarakat.

"Dan memiliki halaman yang cukup luas untuk aktivitas di ruangan tanpa berinteraksi langsung dengan orang lain," jelasnya.

Anas menambahkan, anggaran yang diperuntukkan sewa hotel berbintang lebih baik dialihkan guna keperluan yang lebih penting. Menyentuh langsung terhadap kebutuhan masyarakat terdampak Covid-19, misalnya.

"Kondisi anggaran negara sedang tidak baik, tidak perlu DPR membebani anggaran negara hanya untuk fasilitas isoman," tegas dia.

"Jika memang pemerintah hendak menyiapkan hotel untuk tempat isoman, maka tempat tersebut harus bisa diakses semua pihak yang membutuhkan," pungkasnya.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, sebelumnya menyebut, Wisma DPR di Kopo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi prioritas dan dipersiapkan lebih dahulu sebagai Lokasi isoman. Fasilitas itu diperuntukkan bagi anggota dewan dan pegawai kesetjenan yang terpapar Covid-19.

Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR ini melanjutkan, fasilitas tersebut disediakan dalam menekan laju penyebaran Covid-19 serta menjaga lingkungan DPR dari dampak yang ditimbulkan akibat pandemi.

"Wisma Kopo itu adalah fasilitas kepunyaan DPR yang kemudian mempunyai juga banyak kamar. Nah, kalau di sana kemudian penuh, itu kemudian berjaga-jaga ada di dua tempat yang kemudian disiapkan oleh kesetjenan," paparnya, Rabu (28/7).

Dasco memastikan, fasilitas isoman yang disiapkan Setjen DPR bukan hanya bagi anggota dewan, tetapi juga untuk tenaga ahli (TA) hingga staf. "Jadi tidak khusus hanya anggota DPR."