FPI ancam demo tiap Jumat jika Pemprov DKI tak jual saham bir

Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta mengancam akan menggelar aksi demonstrasi berjilid yang akan dilakukan pada tiap Jumat. Aksi demonstrasi ini dilakukan jika DPRD tak juga menyetujui niat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang hendak melepas saham milik Pemprov DKI sebesar 26,25% di perusahaan bir PT Delta Djakarta.

“Kami mendukung Pemprov DKI Jakarta. Jangan salahkan kami, kami akan ajak lagi majelis ta’lim yang ada di DKI untuk membuat demo yang lebih besar setiap Jumat lagi kaya penistaan agama waktu itu,” kata Imam FPI DKI Jakarta, Muchsin Alatas, di Jakarta pada Jumat, (8/3).

Dalam aksi unjuk rasa itu dihadiri ratusan massa yang berasal dari sejumlah organisasi masyarakat. Mereka menuntut Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menindaklanjuti surat permohonan pelepasan saham yang telah dilayangkan Anies sejak pertengahan tahun lalu.

Adapun tuntutan itu pun disampaikan langsung kepada Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, yang hadir dalam di tengah kerumunan massa. Politikus Partai Gerindra itu, menyatakan akan membicarakan tuntutan tersebut kepada para anggota DPRD lainnya.  

Dia menyadari untuk melepas saham PT Delta Djakarta perlu persetujuan mayoritas fraksi di DPRD DKI Jakarta, ini sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

"Saya akan komunikasikan ini mulai Senin dengan seluruh fraksi. Saya yakini bahwa  DPRD akan sepakat," tutur Taufik.  

Taufik mengatakan, Delta memproduksi minuman beralkohol yang haram dan dilarang dalam ajaran Islam. Selain itu, penjualan saham produsen bir Anker itu diperkirakan akan mencapai Rp1,2 triliun. Namun, untuk mendapatkan uang sebanyak itu perlu menunggu 20 tahun lebih jika hanya mengandalkan dividen dari Delta.  

"Jadi gini lho makanya uang itu dimasukin di APBD. Nanti suruh buat program," katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menilai aksi tersebut merupakan buntut dari pernyataan Gubernur Anies yang bernada provokasi. Dalam pernyataannya, Anies mengatakan akan melapor ke warga bahwa dewan anda ingin mendapatkan uang terus dari penjualan bir.

Sementara sejauh ini belum ada komunikasi formal antara Gubernur DKI Jakarta dan anggota DPRD DKI Jakarta untuk membahas maksud dan tujuan penjualan saham tersebut.

"Kita itu minta kajian ke Gubernur, kasih dong. Ketika sahamnya dilepas kita tahu kajiannya seperti apa. Tapi kajian belum ada padahal dari seluruh yang ada ini adalah salah satu BUMD yang paling sehat," ujarnya.  

Kajian tersebut menurut Gembong penting lantaran pelepasan saham itu tidak sekedar berdasarkan suka dan tidak suka.  Tapi berdasarkan kajian.  

"Jangan belum apa-apa dihadapkan DPRD dengan rakyat gitu," kata Gembong.