logo alinea.id logo alinea.id

Identitas dan hak-hak warga penghayat kepercayaan

Saat ini, menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, ada 105 warga penganut kepercayaan yang terdata.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Kamis, 28 Feb 2019 19:48 WIB
Identitas dan hak-hak warga penghayat kepercayaan

Pada 2017 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan tentang pencantuman penghayat kepercayaan dalam kolom agama di kartu tanda penduduk elektronik (KTP el) dan kartu keluarga (KK).

Keputusan tersebut dikeluarkan, usai MK menerima gugatan para penggagas judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) Pasal 61 ayat 1 dan 2, serta Pasal 64 ayat 1 dan 5 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminduk.

Di dalam putusannya, MK menyatakan agama dalam Pasal 62 ayat 1 dan Pasal 64 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan tak punya kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tak termasuk penghayat kepercayaan.

Di dalam Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, KK memuat keterangan nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, nomor induk kependudukan (NIK), jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.

Sedangkan di dalam Pasal 61 ayat 2, keterangan kolom agama seperti yang dimaksud pada ayat 1, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penganut kepercayaan, tidak diisi. Namun, tetap dilayani dan dicatat dalam basis data kependudukan.

Setelah sebelumnya, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, para penganut penghayat kepercayaan hanya mendapat tanda strip di kolom agama KTP. Usai keluar putusan MK tahun 2017, para penganut kepercayaan bisa mengisi kolom agama dengan kepercayaan.

Diapresiasi, meski mengganjal

etugas Kelurahan melayani warga saat pengambilan KTP-el di Kelurahan Bakti Jaya Depok, Jawa Barat, Senin (4/2). (Antara Foto).

Saat ini, menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, ada 105 warga penganut kepercayaan yang terdata.

Sekretaris Jenderal Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) Pusat Endang Retno Lastani menyambut baik putusan MK tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan perubahan baik yang harus diapresiasi, dan sudah dinanti-nanti warga penghayat kepercayaan di Indonesia.

“Keputusan MK itu kan sebenarnya memasukan ‘kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa’ dalam kolom agama, bukan mengganti kolom agama dengan kepercayaan seperti sekarang,” katanya ketika dihubungi reporter Alinea.id, Kamis (28/2).

Menurutnya, hal itu terjadi karena masih ada penolakan dari masyarakat untuk memasukan kepercayaan sebagai agama. Walau begitu, ia masih mengapresiasi, sembari terus memantau perkembangannya.

Sebenarnya, kata Endang, sejak akhir 2018 para penghayat kepercayaan sudah bisa mengganti data di KTP el dengan kolom kepercayaan.

“Tapi mungkin belum berlaku untuk semua daerah, karena belum semua menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang baru,” ujar Endang.

Setelah putusan MK, para penganut kepercayaan dibikinkan blangko baru dengan sistem aplikasi SIAK 7, mengganti SIAK 6.

Sementara itu, menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Dhany Sukma, tak ada perbedaan prosedur bagi warga penghayat kepercayaan untuk mengurus administrasi kependudukan, seperti pembuatan KTP dan melangsungkan pernikahan dengan agama lain.

“Hanya status agamanya saja yang harus dibuktikan dengan surat resmi dari organisasi penganut kepercayaan,” ucap Dhany saat dihubungi, Kamis (28/2).

Dhany menuturkan, yang paling penting setiap warga penghayat kepercayaan punya NIK. Hal ini pun berlaku bagi siapa pun agar dapat pelayanan administrasi, baik untuk pendidikan, kesehatan, maupun pernikahan.