Kurangi kegaduhan, IDI harap pemerintah sosialisasi tentang coronavirus

Agar tidak ada kegaduhan di masyarakat, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta pemerintah memberikan sosialisasi terkait coronavirus atau Covid-19 ke masyarakat luas.

"Saya melihat sosialisasi dari pemerintah penting, supaya masyarakat enggak panik," kata Wakil Ketua Umum PB IDI Muhammad Adib Khumaidi, di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (29/2).

Anggota tim penilai kesehatan Capres-Cawapres 2018 ini menilai, sosialisasi perlu digencarkan dan dilakukan di pintu masuk negara, seperti di bandara dan pelabuhan.

Langkah itu tentunya dapat dengan mudah dilakukan pemerintah. Apalagi sosialisasi dapat dibantu dengan lembaga dan otoritas lain.

Di tempat yang sama, Ketua Umum DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Mahesa Paranadipa, meminta masyarakat untuk mewaspadai hoaks kesehatan di tengah maraknya penyebaran coronavirus.

“Dampak hoaks kesehatan bisa ebih parah dari hoaks lain,” ujar Mahesa.

Anggota Majelis Kehormatan Etik Kedokteran itu mengingatkan, ada sanksi jika masyarakat menyebar hoaks.

"Kita punya UU ITE yang sudah direvisi pada 2016. Sanksinya bisa enam tahun penjara, denda Rp1 miliar kalau terbukti menyebarkan hoaks. Bisa juga dikenakan UU KUHP, dihukum panjara selama dua tahun delapan bulan," tutup Mahesa.