Jokowi disarankan copot Airlangga Hartarto dari penanganan Covid-19

Lokataru Foundation mengatakan, sudah saatnya bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan penanganan pandemi Covid-19 ke epidemiolog atau ahli kesehatan masyarakat. Menurut Lokataru, Satgas Penanganan Covid-19 yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah gagal, meski kerap berganti kebijakan.

Hal ini disampaikan Lokataru menanggapi kebijakan PPKM level 1-4 yang kembali diperpanjang pemerintah hingga 9 Agustus 2021. "Mau berapa kali pun pemerintah gonta-ganti istilah pembatasan kegiatan masyarakat tanpa bersungguh-sungguh melakukan 3T (testing, tracing, treatment), hanya akan membawa kita terus menerus kembali ke jalan buntu," kata Manajer Program Lokataru Foundation Mirza Fahmi, dalam keterangannya, Rabu (4/8).

Mirza mengatakan, warga pantas patah arang melihat cara kerja pemerintah sejauh ini. Apalagi, pemerintah seperti menutup telinga dari semua saran epidemiolog yang mengatakan bahwa kunci untuk bebas dari kondisi pandemi hanya dengan memaksimalkan tracing, testing dan treatment (3T).

Sebaliknya, yang dilakukan pemerintah selama ini ialah PPKM yang sekadarnya. Langkah 3T yang tak pernah menyentuh target, bahkan kewajiban treatment bagi mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan terbengkalai hingga merenggut nyawa.

"Inilah akibat kebijakan pembatasan kegiatan yang melulu ogah berpedoman pada UU Kekarantinaan Kesehatan. Warga dibatasi dalam berkegiatan namun minus insentif. Distribusi bantuan sosial (bansos) pun tidak maksimal akibat pendataan yang masih bermasalah," jelas Mirza.

Menurut Mirza, pemerintah harusnya paham kebijakan yang menempatkan warga dalam posisi dilematis harus memilih antara bisa makan sehari-hari atau terjangkit pandemi adalah resep terbaik untuk melestarikan pandemi, sekaligus menyulut gesekan di tengah masyarakat. Pendekatan lepas tangan ini tidak bisa diklaim sebagai penanganan pandemi, tetapi lebih tepat disebut sebagai menumbalkan warga rentan untuk dihantam wabah.

Belum lagi, ketika pemerintah memfokuskan penanganan pandemi hanya di Provinsi Jawa-Bali. Hal tersebut, kata dia, menyebabkan penanganan pandemi yang kedodoran di daerah lain. Terbukti angka kematian dan keterisian fasilitas kesehatan pada daerah Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Utara, hingga Papua mengalami tren yang memburuk.

"Lagi-lagi, model mitigasi setengah-setengah seperti ini tak akan membawa Indonesia bebas dari ancaman virus. Oleh karena itu, tidak bisa tidak, dibutuhkan penanganan pandemi secara menyeluruh dengan koordinasi penuh antara pusat dan daerah," katanya.

"Melihat kepemimpinan Satgas Covid-19 yang tidak ditempati dari kalangan ahli kesehatan masyarakat maupun epidemiolog saja sudah pertanda bahwa mitigasi bencana tidak berada di bawah kendali orang yang semestinya. Wajar, bila komitmen 3T tak pernah sesuai target," kata Mirza.