Kepala BNPT nilai mitigasi terorisme perlu partisipasi multipihak

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus mendorong upaya pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebut, langkah-langkah mitigasi tindak pidana terorisme ini perlu melibatkan partisipasi seluruh pihak.

"Langkah-langkah mitigasi ini tentu harus melibatkan multipihak, bagaimana segenap komponen bangsa bisa memberi kontribusi untuk menciptakan iklim yang kondusif, agar pada setiap elemen bangsa, kita bisa melakukan intervensi secara positif untuk memperkokoh jati diri bangsa kita," kata Boy usai menghadiri acara Rakornas dan Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (2/8).

Boy mengatakan, perlu adanya kewaspadaan terhadap fenomena intoleransi yang berkembang di masyarakat. Untuk itu, Boy menilai, penting untuk membekali diri dengan informasi yang dapat menjadi rujukan untuk mengelola intoleransi di masyarakat.

Menurut Boy, dengan mengelola intoleransi diharapkan dapat mewujudkan indeks toleransi yang semakin baik. Sehingga, masyarakat tidak lagi membiasakan kekerasan sebagai sebuah solusi dalam penyelesaian berbagai hal ataupun dalam pencapaian tujuan. 

"Kalau kita berhasil mengelola intoleransi menjadi toleransi yang indeksnya semakin baik, insya Allah hal-hal yang mengarah kepada kekerasan itu akan melemah dengan sendirinya," ujarnya.

Oleh karena itu, BNPT menyelenggarakan Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional yang diikuti Kaban Kesbangpol tingkat provinsi seluruh Indonesia, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dari 34 provinsi. 

Kesiapsiagaan nasional merupakan salah satu strategi pencegahan terorisme dengan mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana terorisme.

Menurutnya, masyarakat memiliki sejumlah faktor penting untuk dilibatkan dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Beberapa faktor tersebut di antaranya terkait dengan ideologi radikal terorisme atau ekstrimisme kekerasan lainnya yang tidak sejalan dengan konteks kultur dan budaya yang ada di masyarakat.

Kemudian, ancaman terorisme memungkinkan masyarakat menjadi korban yang terdampak langsung, dan adanya relasi atau keterkaitan di masyarakat yang dapat berguna dalam mempromosikan kebijakan kontraterorisme dalam sebuah komunitas masyarakat.

"Hal ini tentu tiada lain bagi kita dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional kita pada aspek ideologi, aspek politik, ekonomi, sosial budaya, juga aspek ketahanan dan keamanan," terang Boy.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan nasional dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme melalui sistem deteksi dini ancaman terorisme berbasis komunitas.

Selain Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, turut hadir dalam acara tersebut yakni Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, John Wempi Wetipo, serta jajaran Forkopimda Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, dalam acara tersebut turut digelar dialog kebangsaan yang diisi oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemdagri Bahtiar, tokoh PBNU Alissa Wahid, Stafsus Ketua Dewan Pengarah BPIP Romo Benny Susetyo, psikolog Arijani Lasmawati.