sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kepulangan Rizieq Shihab dianggap tidak lagi penting

Orang sepertinya tidak mau tahu apakah Habib Rizieq pulang dari Arab Saudi atau tidak.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Jumat, 29 Nov 2019 16:56 WIB
Kepulangan Rizieq Shihab dianggap tidak lagi penting
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 62142
Dirawat 30834
Meninggal 3089
Sembuh 28219

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, masyarakat menganggap isu kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab sudah tidak penting. Masyarakat sudah bosan dijejali isu tersebut.

Kesimpulan itu terekam dari survei terbaru Parameter Politik Indonesia. Adi menjelaskan, ada 45,9% responden yang tidak menjawab soal pulang atau tidaknya Rizieq. Sedangkan yang menginginkan Rizieq pulang terdapat 34,6% dan ada 19,5% yang memilih agar Rizieq tetap di Arab Saudi.

"Kalau melihat kecenderungan isu ini, orang sepertinya tidak mau tahu apakah Habib Rizieq pulang atau enggak. Isunya sudah enggak penting. Masyarakat sepertinya sudah sedikit bosan dengan diskursus ini," Kata Adi di Jakarta, Jumat, (29/11).

Sampai saat ini Rizieq masih berada di Arab Saudi. Pentolan FPI itu pergi dalam rangka umrah pada 2017. Pada saat yang sama, polisi tengah menyidik kasus chat mesum Rizieq dengan Firza Husein. Belakangan, kasus ini ditutup. Berulangkali Rizieq menyampaikan melalui video dia tidak bisa pulang karena dicekal Arab Saudi atas permintaan Indonesia.

Dalam konteks peran pemerintah, kata Adi Prayitno, ada 31,7% masyarakat yang berharap negara membantu proses pemulangan Rizieq Shihab. Sementara yang mendukung agar ia tetap di Arab Saudi 22,6% dan sisanya 45,7% tidak menjawab.

Sementara itu, ihwal persepsi terhadap kelompok Islam kanan, masyarakat cenderung tidak setuju apabila FPI, alumni gerakan 212, dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) dianggap sebagai ancaman demokrasi Indonesia.

Dari hasil survei, jelas Adi, ada 50,3% yang memilih tidak setuju apabila tiga organisasi itu dianggap sebagai ancaman demokrasi. Sementara yang setuju hanya 19,6% dan terdapat 30,1% responden tidak menjawab.

"Namun jika dikaitkan dengan aksi massa ataupun demonstrasi, ada 33,6% tidak mendukung aksi massa dan yang mendukung 32,5%," kata dia.

Sponsored

Hasil itu menunjukkan perbedaan. Kesimpulan itu muncul, sebab dahulu masyarakat cenderung mendukung aksi massa kelompok Islam. Sedangkan saat ini, walaupun angkanya berbeda tipis, masyarakat cenderung tidak setuju.

"Ini saya kira menjadi penting, bahwa gerakan 212 itu dianggap bukan bagian dari ancaman demokrasi, tetapi kalau sudah berubah menjadi gerakan massa, relatif banyak yang tidak setuju," jelas dia.

Penelitian tersebut menggunakan sampel sebanyak 1.000 responden. Data diambil dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error sebesar ± 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%.

Berita Lainnya